TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sepakat menaikkan subsidi bahan bakar solar dari Rp 500 per liter menjadi Rp 2000 per liter. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan tambahan subsidi akan dihitung sejak Januari 2018. Meski kenaikan itu baru disepakati pada pertengahan tahun ini.
BACA: Jonan Usul Subsidi Solar 2019 Maksimum Rp 2500 Per Liter
Selama periode Januari 2018 hingga kini, subsidi yang sudah dibayarkan pemerintah baru Rp 500 per liter. "Jadi gapnya sudah mulai jauh, jadi baru dibayar sebatas ini (Rp 500 per liter) tapi ada gap segini (Rp 1500 per liter)," ujar Askolani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.
Penetapan besaran kenaikan subsidi itu, kata Askolani, akan dilakukan dalam rentang Juli-September 2018. Paska penetapan itu, Pertamina bisa melakukan peninjauan kembali terhadap besaran subsidi yang telah dibayarkan pemerintah sebelumnya. "Nah gap itu kemudian bisa ditagihkan dan dimintakan verifikasinya kepada pemerintah."
BACA: Sri Mulyani Tambah Dana Subsidi Solar Tanpa Revisi APBN 2018
Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan postur APBN 2018 saat ini masih mencukupi untuk kenaikan subsidi solar. "Keseluruhan APBN itu, dari sisi penerimaan maupun belanja, pasti ada beberapa yang bergerak berdasarkan indikator ekonomi, seperti harga minyak, nilai tukar. Pergerakan itu ada di dalam Undang-undang APBN yang mengamanatkan untuk bisa teralokasikan," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.
Sri Mulyani mengatakan sudah ada pos tersendiri untuk tambahan subsidi itu. "Bagi pemerintah, kenaikan dari Rp 500 per liter jadi Rp 2.000 per liter itu dialokasikan berdasarkan pos yang ada," kata dia.
Penetapan kenaikan subsidi itu akan dilakukan langsung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Komisi Energi DPR. "Setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan ke Komisi VII."
Kenaikan subsidi solar itu telah disepakati antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara beberapa waktu lalu. Revisi besaran subsidi itu dilakukan lantaran adanya kenaikan harga minyak mentah Indonesia. Tambahan subsidi itu juga disebut telah mempertimbangkan beberapa hal seperti daya beli masyarakat, kondisi perusahaan, hingga kesehatan pelaksanaan APBN.
BACA: ESDM Berencana Tambah Subsidi Solar Jadi Rp 2.000 per Liter
Bekas Direktur Bank Dunia itu mengatakan bahwa postur APBN 2018 sudah cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan belanja negara. Selain itu, defisit anggaran juga lebih dari yang direncanakan.
Dari sisi makro ekonomi, semester 1 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Sedangkan dari sisi penerimaan pajak semester 1, PPn non migas tumbuh 14,9 persen. "Itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh hanya 6 persen, dan 2016 hanya tumbuh 7 persen," katanya.
Untuk penerimaan pajak yang berasal dari PPn tumbuh hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen. Sedangkan PPn pada 2016 tumbuh negatif. Dari sisi bea dan cukai, Sri Mulyani menyebutkan penerimaan tumbuh 16,7 persen yang merupakan penerimaan kotor bea dan cukai teritinggi sejak 3 tahun terakhir. Untuk PPh migas tercatat meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu negatif 69 persen dan 2016 negatif 40 persen.
Baca berita tentang solar lainnya di Tempo.co.
