Jokowi Titip Defisit Neraca Perdagangan ke Kepala Daerah

Presiden Jokowi berbincang dengan pedagang sayuran saat blusukan di Pasar Kranggan, Jalan Poncowinatan, Yogyakarta, Rabu, 25 Juli 2018. ANTARA/Setpres-Agus Suparto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan para pemimpin daerah untuk membantu mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan. Menurut Jokowi, masalah ini menjadi kewajiban bersama yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Baca juga: Namanya Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Mahfud MD: Saya Tidak Tahu

"Kalau fundamental ini bisa diperbaiki tentu bakal menjadi negara yang tidak terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia. Neraca perdagangan saya titip meskipun sudah berkali kali sudah menyampaikan ini urusan ekspor dan impor," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018 di Puri Agung Ballroom Hotel Sahid di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 26 Juli 2018.

Rapat koordinasi ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi yang dipimpin langsung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kegiatan ini Jokowi hadir dan memimpin langsung. Adapun rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh gubernur, walikota dan bupati di Indonesia. Rapat koordinasi ini digelar tertutup bagi media.

Jokowi menuturkan permintaan tersebut perlu segera dilakukan terutama mengingat ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi saat ini. Kondisi tersebut kata Jokowi karena dunia saat ini sedang berada pada posisi transisi menuju kepada norma yang baru. Oleh sebab itu persiapan antisipasi harus betul-betul dilakukan dalam merespon setiap perubahan.

Dengan kondisi demikian, Jokowi juga mengatakan kepada para pemimpin daerah untuk tak mempersulit arus investasi yang masuk. Apalagi investasi yang memang berorientasi kepada produksi khususnya ekspor. Ia meminta para pemimpin daerah untuk membuka lebar-lebar investasi.

"Jangan mikir panjang panjang, jangan ditanya macam-macam sehingga batal enggak jadi investasi. Sekali lagi yang namanya investasi yang orientasinya ekspor buka lebar-lebar," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga meningatkan bawahanya untuk menjaga arus investasi di bidang substitusi impor. Tak lupa, ia juga meminta pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan fasilitas online single submission (OSS) yang sekarang sudah bisa digunakan. Menurut Jokowi, OSS bisa membantu pemerintah daerah supaya proses investasi menjadi lebih mudah dikoordinasikan sehingga lebih efektif dan efisien.






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

1 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

2 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

3 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

3 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

4 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

4 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

4 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

4 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

5 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

5 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet