TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan para pemimpin daerah untuk membantu mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan. Menurut Jokowi, masalah ini menjadi kewajiban bersama yang harus dicarikan jalan keluarnya.
Baca juga: Namanya Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Mahfud MD: Saya Tidak Tahu
"Kalau fundamental ini bisa diperbaiki tentu bakal menjadi negara yang tidak terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia. Neraca perdagangan saya titip meskipun sudah berkali kali sudah menyampaikan ini urusan ekspor dan impor," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018 di Puri Agung Ballroom Hotel Sahid di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 26 Juli 2018.
Rapat koordinasi ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi yang dipimpin langsung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kegiatan ini Jokowi hadir dan memimpin langsung. Adapun rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh gubernur, walikota dan bupati di Indonesia. Rapat koordinasi ini digelar tertutup bagi media.
Jokowi menuturkan permintaan tersebut perlu segera dilakukan terutama mengingat ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi saat ini. Kondisi tersebut kata Jokowi karena dunia saat ini sedang berada pada posisi transisi menuju kepada norma yang baru. Oleh sebab itu persiapan antisipasi harus betul-betul dilakukan dalam merespon setiap perubahan.
Dengan kondisi demikian, Jokowi juga mengatakan kepada para pemimpin daerah untuk tak mempersulit arus investasi yang masuk. Apalagi investasi yang memang berorientasi kepada produksi khususnya ekspor. Ia meminta para pemimpin daerah untuk membuka lebar-lebar investasi.
"Jangan mikir panjang panjang, jangan ditanya macam-macam sehingga batal enggak jadi investasi. Sekali lagi yang namanya investasi yang orientasinya ekspor buka lebar-lebar," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga meningatkan bawahanya untuk menjaga arus investasi di bidang substitusi impor. Tak lupa, ia juga meminta pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan fasilitas online single submission (OSS) yang sekarang sudah bisa digunakan. Menurut Jokowi, OSS bisa membantu pemerintah daerah supaya proses investasi menjadi lebih mudah dikoordinasikan sehingga lebih efektif dan efisien.