Bank Indonesia Sampaikan Tantangan Menjaga Inflasi kepada Jokowi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berpesan terhadap penggunaan dana desa. (dok. Kemendes PDTT)

    Presiden Jokowi berpesan terhadap penggunaan dana desa. (dok. Kemendes PDTT)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Perry Wajiyo menyampaikan beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam mengendalikan inflasi. Menurut Perry, tantangan eksternal dalam menjaga tingkat inflasi adalah kenaikan harga minyak dan komoditas pangan global.
     

    "Kondisi ini bisa berdampak terhadap kenaikan harga pangan dalam negeri," kata Perry saat memberikan laporan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018 di Puri Agung Ballroom Hotel Sahid di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 26 Juli 2018.

    Acara rapat koordinasi ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh Tim Pengendali Inflasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Presiden Jokowi hadir dan memimpin langsung rapat koordinasi ini. Adapun rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh gubernur, walikota dan bupati di Indonesia. Rapat koordinasi ini digelar tertutup bagi media.

    Selain itu, Perry juga mengatakan bahwa di level domestik tantangan menjaga inflasi datang dari ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Menurut dia, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama terutama beberapa komoditas pangan seperti beras, daging ayam dan komoditas hortikultura.

    Melihat kondisi dan tantangan itu, Perry mengatakan dalam rapat koordinasi ini akan dibahas empat hal penting.

    Pertama, bakal dibahas upaya percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, konektivitas serta proses pembebasan lahan di daerah. Khususnya, program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pertanian maupun infrastruktur distribusi pangan perlu diberdayakan lebih lanjut di daerah termasuk dengan mengoptimalkan dana desa 2018.
     
    Kedua, terkait peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah sehingga bisa menekan perbedaan inflasi antar daerah dan antar wilayah semakin menurun. Juga mengenai inisiasi mengenai kerjasama perdagangan dalam rangka pengelolaan stok pangan antar waktu. 
     
    Ketiga, dibahas pula mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan. Terutama penguatan akurasi data produksi dan stok pangan yang menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas perumusan kebijakan.
     
    Keempat, kata Perry, adalah bagaimana memperkuat sinyal atau sinergi di antara kebijakan pusat dan daerah. Hal ini sangat penting mengingat kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat perlu didukung pemerintah daerah agar semakin bermanfaat bagi rakyat banyak.
     
    "Bangun Desa bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga akan mendukung berbagai upaya di bidang ini untuk meningkatkan produksi pangan misalnya melalui pengembangan klaster ketahanan pangan di seluruh wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia," kata Perry. 
     
    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi 2018 akan sebesar 3,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 2019 sebesar 3,7 persen (yoy). Gejolak kurs rupiah karena tekanan dolar AS yang akhirnya menaikkan harga barang dan sumber bahan baku impor ditengarai menjadi salah satu pendorong laju inflasi tahun 2019.

    Pemerintah bersama Bank Indonesia menyepakati sasaran inflasi 2019 akan berada di tiga persen plus minus satu persen, atau lebih rendah dibanding 2018 yang sebesar 3,5 persen plus minus satu persen.

     
    Baca jugaBank Indonesia Mendorong Perempuan Aktif Secara Ekonomi

    Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi masih akan naik meski lambat. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi masih konsisten dengan proyeksi akhir tahun sebesar 5,2 persen. Sumber pertumbuhannya ini diperkirakan karena stimulus fiskal, jumlah konsumsi dan investasi terus meningkat.

     
     
     
     
     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.