Menhub Ingin Proyek Pelabuhan Pangkal Balam Selesai Dua Tahun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua pengurus harian PP Kagama yang juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai membuka temu Alumni MM FEB UGM, Sabtu, 30 Juni 2018 di Auditorium MM UGM, Yogyakarta.

    Ketua pengurus harian PP Kagama yang juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai membuka temu Alumni MM FEB UGM, Sabtu, 30 Juni 2018 di Auditorium MM UGM, Yogyakarta.

    TEMPO.CO, Pangkal Pinang - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II bekerja sama dengan swasta untuk membangun wilayah pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Budi menargetkan pembangunan tersebut bisa rampung dalam dua tahun.

    Baca jugaKemenhub Masih Nego Dua Paket Pembangunan Pelabuhan Patimban

    "Harapannya kami minta Pelindo kerja sama dengan swasta untuk membangun. Hanya saya memang syaratkan ini tidak boleh lebih dari dua tahun selesai, mulai dari desain sampai selesai dua tahun," kata Budi Karya Sumadi di Pangkal Pinang, Rabu, 25 Juli 2018.

    Hal itu Budi sampaikan saat mengecek Jembatan Emas di Pangkal Pinang bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

    Budi mengatakan Pelabuhan Pangkal Balam saat ini relatif sudah dangkal. Budi berharap ke depan pelabuhan Pangkal Balam bisa lebih maju dari saat ini.

    "Saya selalu mendapatkan komplain ada pendangkalan dan sebagainya. Oleh karenanya, Pelindo dan swasta cepat melaksanakannya," kata Budi.

    Budi ingin perencanaan pembangunan wilayah pelabuhan dapat matang dalam enam bulan. Selanjutnya pembangunan pelabuhan dapat dilaksanakan dalam waktu satu setengah tahun.

    Baca jugaKemenhub Kembali Buka Lelang Konstruksi Pelabuhan Patimban

    "Nah Pelindo maupun swasta memang punya peran itu. Kami akan memberikan konsensi kepada mereka," ujar Budi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.