Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Dorong Penerapan Online Single Submission di Daerah

Reporter

Editor

Anisa Luciana

Pelaku usaha mencoba sistem Online Single Submission atau OSS alias Perizinan Online Terpadu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Pelaku usaha mencoba sistem Online Single Submission atau OSS alias Perizinan Online Terpadu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Nomor 503/4032/SJ dan kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 tentang Kesiapan PTSP Daerah dalam menghadapi implementasi sistem online single submission (OSS).

Baca juga: Sistem Perizinan Online Single Submission Temui Banyak Kendala

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah cepat dalam menghadapi implementasi OSS melalui penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dan membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi.

"Pemerintah Daerah perlu menyiapkan fasilitas dalam menghadapi penerapan OSS, meliputi koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan, ketersediaan dan kemampuan SDM, hingga alat atau fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan," ujar Bahtiar dalam keterangan resmi yang dikutip, Minggu, 22 Juli 2018.

Baca juga: BKPM Tingkatkan Koordinasi Pusat dan Daerah Dukung Sistem OSS

Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri Sugiarto mengungkapkan, pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.

"Pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, mengatur cara mengakses laman OSS, yakni dengan cara memasukkan NIK," ucap Sugiarto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi pelaku usaha perorangan, dalam melakukan pendaftaran harus memasukkan data yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 ayat 1 huruf a dan b pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018. Adapun bagi pelaku usaha non perorangan, NIK yang harus dimasukkan adalah NIK penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 ayat 2 huruf k.

Baca juga: 60 Kabupaten Disebut Belum Siap Terapkan Online Single Submission

Dijelaskan Sugiarto lebih jauh, NIK yang digunakan dalam melakukan pendaftaran OSS adalah NIK yang menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal itu diatur pada Pasal 22 ayat 3 PP 24/2018.

NIK tersebut telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kemendagri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kemendagri.

"Kemendagri berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan OSS (online single submission). Disamping memberikan hak akses, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil juga memberikan pelayanan bagi calon pelaku usaha yang akan memutakhirkan data kependudukan, seperti pindah alamat, mengganti status dari belum kawin menjadi kawin, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Sugiarto.

BISNIS

Iklan

Berita Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri memasangkan tenda jabatan pada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

Politikus PKS, Taufik Zoelkifli, menyebut Heru Budi tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang disusun Anies Baswedan


Tunggu Naskah Akademis RUU Daerah Khusus Jakarta, Politikus NasDem: Apa Sih 12 Kewenangan Itu

18 hari lalu

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tunggu Naskah Akademis RUU Daerah Khusus Jakarta, Politikus NasDem: Apa Sih 12 Kewenangan Itu

Wibi Andrino mengatakan akan menunggu naskah akademis RUU tentang Pemerintah Provisi Daerah Khusus Jakarta.


Kategori, Syarat, dan Cara Penonaktifan NIK KTP DKI

23 hari lalu

Heru Budi Benarkan Soal Rencana Penonaktifan NIK Warga DKI Tapi Tak Tinggal di Jakarta
Kategori, Syarat, dan Cara Penonaktifan NIK KTP DKI

Berikut rincian kategori, syarat, dan cara penonaktifan NIK KTP DKI yang rencananya dimulai pada Maret 2024.


Pendatang Baru Bebani APBD DKI Jakarta, Heru Budi Minta Masukan Bappenas

47 hari lalu

Pemudik membawa barang bawaanya setibanya di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu, 8 Mei 2022. Ribuan pemudik dengan bus antar kota antar provinsi (AKAP) sudah mulai berdatangan ke Jakarta melalui terminal Kampung Rambutan. Sementara itu, puncak arus balik di terminal tersebut diprediksi akan terjadi pada Sabtu 7 Mei hingga 8 Mei 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendatang Baru Bebani APBD DKI Jakarta, Heru Budi Minta Masukan Bappenas

Pj Gubernur DKI Heru Budi mengeluhkan kedatangan pendatang baru tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap ke Jakarta


Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

29 Januari 2023

Seorang anak, menyelamatkan binatang kesayangannya saat petugas dari dinas kesehatan melakukan semprot asap atau fogging untuk membasmi nyamuk aedes aegypti di kawasan perkampungan Sudiroprajan, Surakarta, Jawa Tengah, 18 Mei 2016. Selama bulan April-Mei pertengahan di kota Solo terdapat enam anak meninggal dunia karena Demam Berdarah. TEMPO/Bram Selo Agung
Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

18 Januari 2023

Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

Presiden juga menyantap jenis makanan yang sama dengan peserta, yakni nasi kotak.


Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

18 Januari 2023

Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

Rakornas ini dalam upaya pengendalian inflasi.


Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

10 Januari 2023

Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama penting untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang aman, damai dan harmoni.


Bahlil Sebut Gaya Komunikasi Heru Budi Bagus, Anies Baswedan Belum Maksimal

5 Januari 2023

Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas soal investasi bersama Pj Gubernur, Heru Budi Hartono, Selasa, 3 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Bahlil Sebut Gaya Komunikasi Heru Budi Bagus, Anies Baswedan Belum Maksimal

Sejak Heru Budi menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta, komunikasi antara kementerian yang dipimpin Bahlil dengan Pemprov DKI baru terjalin dengan baik.


Puji Heru Budi Hartono Saat Bahas Percepatan Investasi, Bahlil Lahadalia: Paten

5 Januari 2023

Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas soal investasi bersama Pj Gubernur, Heru Budi Hartono, Selasa, 3 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Puji Heru Budi Hartono Saat Bahas Percepatan Investasi, Bahlil Lahadalia: Paten

Heru Budi Hartono dan Menteri Bahlil sepakat untuk membentuk tim kecil percepatan peningkatan investasi di Jakarta.