TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui "One Map Program" senilai US$ 200 juta untuk mendukung reforma agraria pemerintah Indonesia, untuk itu sekitar 4,3 juta pengguna tanah akan memperoleh manfaat dari program tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, "One Map Program" akan mempercepat upaya pemerintah di sektor agraria melalui pemetaan partisipatif, layanan informasi tanah elektronik, dan pendaftaran tanah yang sistematis dan lengkap.
Baca: Tudingan Amien Rais Soal Tanah, Ini Kata Sofyan Djalil
"Reforma agraria merupakan landasan penting dalam pembangunan karena akan membawa kejelasan penggunaan tanah, hak akses, dan lisensi, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves, Sabtu, 21 Juli 2018.
Terdapat sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia, di mana 51 juta di antaranya telah memiliki sertifikat. Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimulai pada 2017, target pemerintah adalah mendaftarkan setiap bidang tanah di Indonesia pada 2025.
Sistem informasi tanah yang terpecah dan tidak lengkap menghambat tata kelola tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Program "One Map" akan mengurangi hambatan tersebut dengan mengembangkan konsep satu peta tunggal untuk mengelola seluruh tanah di Indonesia.
Wilayah sasaran untuk proyek ini adalah provinsi yang menjadi prioritas bagi reformasi agraria pemerintah, juga provinsi yang rentan terhadap kebakaran hutan, terutama akibat konflik penggunaan lahan.
Di Sumatra, provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Jambi dan Sumatra Selatan, sedangkan di Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan Selatan.
Dukungan Bank Dunia terhadap sektor agraria Indonesia merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah dengan dampak besar pada pembangunan.
"Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia akan memodernisasi sistem dan layanan administrasi pertanahan. Bank Dunia mendukung program reforma agraria, dan salah satu tujuan pentingnya adalah memetakan wilayah atau pemukiman atau perbatasan di Indonesia," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil.
Rodrigo menilai Indonesia pada saat ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran sertifikasi dan pendaftaran setiap bidang tanah pada 2025.
Namun, menurut Bank Dunia, masih ada beberapa tantangan utama dalam pencapaian sasaran utama tersebut.
Kurangnya data geospasial beresolusi tinggi yang konsisten dan terverifikasi di lapangan telah mengakibatkan klaim tumpang tindih, ketidakpastian kepemilikan dan tata kelola lahan yang lemah.
Kemudian, ketidakjelasan secara keseluruhan juga menyulitkan penegakan hukum dan peraturan yang dirancang untuk mengelola sumber daya tanah secara berkelanjutan.
Pengalaman global mendorong sistem terpadu untuk mendaftarkan seluruh tanah dan hak penggunaan, termasuk tanah negara.
Program "One Map" akan meningkatkan sinkronisasi perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan di seluruh instansi pemerintah juga pengguna umum secara lebih luas. Selain itu, Indonesia juga akan terbantu dalam upaya memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca, yang duapertiganya berasal dari konversi penggunaan lahan.
ANTARA
Baca berita lainnya tentang reforma agraria di Tempo.co.
