Bambang Brodjonegoro: Revisi Pertumbuhan Ekonomi Terkait Rupiah

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan revisi pertumbuhan ekonomi terjadi karena kondisi global terkait nilai tukar rupiah. Hal tersebut merespons pernyataan Bank Indonesia yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1 persen.

    Baca: Jusuf Kalla: APBN Terus Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

    Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelumnya disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam jumpa pers seusai rapat dewan gubernur bank sentral bulan Juli, beberapa hari lalu. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen.

    Namun Bambang yakin target pembangunan, kemiskinan, dan pengangguran tidak berubah. "Target pembangunan, kemiskinan, pengangguran tidak berubah. Yang memang akan sangat terpengaruh itu utamanya pertumbuhan ekonomi, inflasi masih bisa terjaga," kata Bambang saat ditemui di acara Karya Kreatif 2018 Bank Indonesia, Senayan, Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018.

    Baca: Sri Mulyani Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2018 5,2 Persen

    Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 8,5 hingga 9,5 persen hingga akhir tahun. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan tingkat kemiskinan turun hingga 9,82 persen. "Maret 2018 pertama kalinya persentase kemiskinan satu digit, ini terendah," ujarnya di kantor BPS, Senin, 16 Juli 2018.

    Suhariyanto menjelaskan, sejak 2002, kemiskinan di Indonesia berangsur menurun. Tahun ini, penduduk di bawah garis kemiskinan turun hingga 633,2 ribu orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 26,58 juta orang. "Maret 2018 penduduk miskin berjumlah 25,95 juta orang," ujarnya.

    Jumlah penduduk miskin di perkotaan, kata Suhariyanto, turun sebanyak 128,2 ribu orang. Sedangkan di daerah perdesaan turun 505 ribu orang. Dia menjelaskan, peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar ketimbang komoditas bukan makanan, seperti perumahan, sandang, dan pendidikan.

    Jenis komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan, kata Suhariyanto, ialah beras, rokok kretek, telur ayam, daging ayam, mi instan, dan gula pasir. Kemudian, dia menjelaskan, komoditas non-makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan ialah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

    Baca berita tentang Pertumbuhan Ekonomi di Tempo.co.

    CHITRA PARAMAESTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.