Jokowi: Mandatori Biodiesel Hemat Devisa USD 21 Juta per Hari

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan arahan disela-sela penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi menyampaikan arahan disela-sela penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menagih implementasi program mandatori pemerintah untuk bauran minyak nabati dengan bahan bakar solar atau biodiesel. Menurut dia, pelaksanaan program ini masih belum sesuai harapan.

    Baca: Energi Fosil Dominan, Jokowi Pimpin Rapat Mandatori Biodiesel

    Jokowi menagih lantaran proyek ini menawarkan peluang penghematan devisa. Sebabnya, penggunaan biodiesel dapat mengurangi impor minyak.

    "Saya mendapat informasi bahwa setiap hari kalau kalau mandatori biodiesel bisa kita lakukan, kita akan hemat US$ 21 juta per hari," katanya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.

    Baca: Jokowi Ibaratkan Kelapa Sawit Emas Hijaunya Indonesia

    Jokowi menyatakan akan memantau terus perkembangan implementasi program ini. Dia tak ingin programnya sekedar di atas kertas tanpa komitmen dari setiap kementerian, lembaga, dan BUMN yang terlibat. "Saya akan terus ikuti, angkanya akan saya lihat terus, implementasinya kita lihat bersama," ujarnya.

    Lebih jauh Jokowi juga menginstruksikan agar persiapan implementasi program dari hulu ke hilir dilakukan dengan baik. Harapannya, biodiesel bisa menjadi alternatif bahan bakar dan pengunaannya meluas.

    Berdasar catatan Gapki, volume ekspor minyak sawit termasuk biodiesel dan oleochemical mengalami penurunan sebesar tiga persen atau dari 2,39 juta ton pada April 2018, susut menjadi 2,33 juta ton pada Mei 2018. Khusus volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada Mei 2018 tercatat menurun empat persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau dari 2,22 juta ton merosot menjadi 2,14 juta ton.

    Penurunan ekspor dipengaruhi stok minyak nabati lain yang melimpah di pasar global sehingga dengan harga yang murah juga tidak mendongkrak permintaan. Sementara itu, produksi CPO pada Mei 2018 mencapai 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April 2018 yang sebanyak 3,72 juta ton. Produksi pada Mei 2018 tersebut juga mengerek stok minyak sawit Indonesia menjadi 4,76 juta ton dibanding pada bulan lalu yang sebanyak 3,98 juta ton.

    Sementara dari sisi harga, sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran US$ 650-670  per metrik ton dengan harga rata-rata US$ 653,6 per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun US$ 8,6 dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar US$ 662,2 per metrik ton. Harga minyak sawit pada bulan mendatang diperkirakan akan cenderung menurun karena stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia masih tinggi.

    Simak berita menarik lainnya tentang Jokowi hanya di Tempo.co. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).