TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama tujuh tahun terakhir, rasio Gini atau tingkat ketimpangan penduduk mencapai level terendah pada 2018. Per Maret 2018, rasio Gini di Indonesia mencapai 0,389 atau turun dibanding pada 2015 di angka 0,408.
Baca: Peneliti Megawati Institute Sebutkan 4 Penyebab Ketimpangan di RI
Rasio Gini adalah indikator untuk mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran
penduduk. BPS dalam hal ini menggunakan indikator rasio Gini dan distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Nilai rasio Gini berada di antara 0 dan 1. Artinya, semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin tinggi ketimpangan kesenjangan penduduk.
Berdasarkan data BPS, terdapat delapan provinsi dengan rasio Gini di atas rasio Gini Indonesia. “Gini ratio tertinggi tercatat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,441,” seperti dikutip dalam presentasi BPS pada Senin, 16 Juli 2018.
Baca: Percepatan Ketimpangan Indonesia Paling Tinggi
Provinsi dengan rasio Gini tertinggi selain Yogyakarta adalah Sulawesi Utara 0,409; Jawa Barat 0,407; dan Gorontalo 0,403. Selain itu, rasio Gini tertinggi tercatat di Sulawesi Selatan 0,397; Papua Barat 0,394; Sulawesi Utara 0,394; dan DKI Jakarta 0,394. Sedangkan rasio Gini terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,281.
BPS menyebutkan faktor pertama yang mempengaruhi ketimpangan penduduk dari September 2017 sampai Maret 2018 adalah secara nasional kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibanding kelompok menengah dan atas.
Faktor kedua, di daerah perkotaan, kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibanding kelompok menengah dan kelompok atas. Lalu faktor ketiga di daerah perdesaan kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah lebih cepat dibanding kelompok menengah, tapi lebih lambat dibanding kelompok atas.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira, mengatakan hal yang lebih penting adalah efisiensi belanja sosial dan pembangunan infrastruktur melalui instrumen fiskal. Dengan begitu, secara berkelanjutan, program-program pemerintah mampu mengurangi penduduk miskin dan mempersempit jurang ketimpangan, yang menjadi kelemahan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi.
Terkait dengan upaya menekan tingkat ketimpangan itu pula, Bhima berpendapat, selama bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan tidak terlambat sudah bagus. "Namun bansos itu kan bergantung dari APBN. Jika bansos dipangkas, jumlah orang miskin berpotensi naik," tuturnya.
Untuk menekan tingkat kesenjangan lebih rendah lagi, anggota parlemen tengah mempertimbangkan menyetujui pengajuan kenaikan anggaran program keluarga harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial. Pasalnya, program itu dinilai memberikan manfaat lebih besar.
"Dengan melihat efektivitas, wajar pemerintah mengagendakan perluasan dan peningkatan anggaran PKH. DPR akan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah apabila mengajukan peningkatan untuk PKH 2019," kata anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan DPR RI, Muhammad Sarmuji, di Kediri, Jawa Timur, Kamis, 19 Juli 2018.
Sarmuji menambahkan, DPR tidak mempermasalahkan nilai anggaran yang diajukan pemerintah karena didasari sisi kemanfaatan. PKH, menurut dia, termasuk program yang bermanfaat karena tak hanya menjadikan dari semula miskin menjadi tidak miskin, tapi dengan PKH diharapkan mereka bisa memperoleh peluang untuk lebih maju lagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya turut berbesar hati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa per Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen. "The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen," kata Sri Mulyani di acara peringatan 10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Juli 2018, di Hotel Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place.
Sri Mulyani lalu menjelaskan sejumlah perbandingan tingkat kemiskinan di beberapa masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada saat presiden kedua RI, Soeharto, berada di level 11 persen. "Mendekati 10 persen dan itu sudah ada Repelita kelima. Kemudian terjadi krisis dan kemiskinan naik lagi ke level 24 persen," tuturnya.
Sementara di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, berupaya menurunkan tingkat kemiskinan. "Pada level hampir mendekati 11 persen juga, tapi setelah itu tetap berhenti pada saat Indonesia belum banyak sekali komoditas," ujarnya.
Seperti diketahui, indeks bantuan sosial PKH akan dinaikkan signifikan dari Rp 15,4 triliun pada 2018 menjadi Rp 32 triliun pada 2019. Tujuannya agar bisa mendorong keluarga menjadi sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.
Selain itu, anggaran PKH dinaikkan untuk mendorong kreativitas keluarga meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antarkelompok pendapatan. Dengan begitu, diharapkan bisa mendorong keluarga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ke depan bisa menurunkan angka gizi buruk dan stunting, hingga mencegah putus sekolah.
ANTARA
