BKPM Tingkatkan Koordinasi Pusat dan Daerah Dukung Sistem OSS

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis saat memaparkan Realisasi Investasi Triwulan III 2017, di Gedung BKPM, Setiabudi, Jakarta Selatan, 30 Oktober 2017. Yohanes Paskalis Pae Dale

    Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis saat memaparkan Realisasi Investasi Triwulan III 2017, di Gedung BKPM, Setiabudi, Jakarta Selatan, 30 Oktober 2017. Yohanes Paskalis Pae Dale

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan fokus untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam implementasi sistem pelayanan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS).

    Baca juga: Pengusaha Batam Minta Online Single Submission Disosialisasikan

    "Kami fokus meningkatkan kerja sama dan pembinaan terhadap implementasi OSS. Kalau dengan daerah, kami bertugas membina dan menyosialisasikan," kata Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo seusai dilantik di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

    Wisnu optimistis BKPM dapat mengambil alih sistem OSS dengan baik lantaran lembaga itu lebih berpengalaman mengurusi pelayanan perizinan investasi. Ia juga memastikan jajaran dinas di daerah sudah siap berkoordinasi untuk mendukung implementasi sistem tersebut.

    Simak pula: Sistem Perizinan Online Single Submission Akhirnya Diresmikan

    Wisnu mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan seperti peraturan badan, restrukturisasi hingga pelatihan terhadap sumber daya manusia. Mereka nantinya akan mengoperasikan, mengawasi hingga memonitor agar investasi bisa terealisasi.

    "Lebih cepat (siap) lebih baik. Begitu kita siap kita akan bicara dengan Kemenko Perekonomian," ujarnya.

    Wisnu mengatakan peraturan kepala badan tentang tata cara pelayanan perizinan serta pedoman dan tata cara pengendalian dan pelaksanaan adalah dua payung hukum yang tengah disiapkan terkait pelayanan perizinan di sistem OSS. "Aturan-aturan itu saya kira sebelum akhir minggu ini akan dirilis," tuturnya.

    Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan pihaknya tengah menyiapkan standar prosedur operasional, struktur organisasi hingga rincian anggaran yang dibutuhkan untuk bisa mengambilalih sistem OSS dari Kemenko Perekonomian pada November mendatang.

    "Sudah ada rancangannya, tapi kan semua harus jadi satu kesatuan. Masih banyak administrasi yang perlu dilakukan. Pelimpahan wewenang di kementerian/lembaga ke OSS juga masih banyak yang dalam proses," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.