Jokowi: RAPBN 2019 Fokus ke Peningkatan SDM

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 fokus pada program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM) lewat penguatan keahlian dan produktivitas.

    Baca juga: Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

    "Juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan," katanya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 Juli 2018.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan komitmen pemerintah di RAPBN 2019 adalah bisa menjaga ekonomi dan sosial dalam menghadapi ketidakpastian global yang meningkat. Desain RAPBN 2019 akan dirancang dengan defisit di bawah 2 persen.

    Simak pula: Acuan Disepakati, Pemerintah Mulai Rampungkan Nota Keuangan APBN 2019

    "Namun cukup untuk menstimulasi ekonomi dan jaga masyarakat yang rawan. Akan kami finalkan desain ini," kata dia seusai rapat.

    Menurut Sri, pemerintah dalam RAPBN 2019 akan menajamkan belanja barang. Ia menjelaskan ada sekitar Rp 31,4 triliun dari pagu indikatif awal kementerian atau lembaga yang sebelumnya telah dikurangi Presiden Jokowi diperintahkan untuk direlokasi kepada belanja prioritas.

    Ia mencontohkan nantinya anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Bahkan, kata dia, Menteri Perdagangan juga meminta agar dana itu bisa dipakai untuk perbaikan pasar-pasar.

    "Nanti implementasinya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan termasuk koordinasi dengan berbagai belanja di kementerian terkait," ucapnya.

    Ke depan, kata Sri, Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden agar pembangunan fisik itu dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR. "Maka dengan uang yang ada, tahun depan bisa hasilkan dampak yang lebih terlihat," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.