Rizal Ramli Ingatkan BUMN Jangan Jadi Kasir Presiden

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berdiri di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. ANTARA FOTO

    Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berdiri di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli menjelaskan sejumlah hal yang membuat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tak bisa bersaing dengan perusahaan swasta dan perusahaan asing. Menurut dia, hal itu disebabkan oleh sejumlah konflik kepentingan dan masuknya sumber daya manusia tidak berkualitas pada jajaran komisaris dan direksi.

    Baca: Rizal Ramli Sebut PLN Rugi karena Jokowi Tidak Dengar Nasehatnya

    Rizal Ramli melanjutkan, persoalan tersebut telah berlangsung lama di BUMN sehingga sulit untuk dicegah. Dia juga menyebutkan BUMN tidak punya strategi kompetisi dan strategi untuk kembali bangit dari kerugian (turn around strategy) yang membuatnya cenderung merugi.

    Hal itu dikemukakannya dalam diskusi bertajuk “Cegah BUMN jadi ATM menjelang Pemilu 2019” di Gedung DPR, Selasa. 17 Juli 2018. Selain Rizal Ramli, turut menjadi nara sumber pada diskusi itu Anggota Fraksi Nasdem Hamdhani dan politisi Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra DPR.

    Rizal mengatakan munculnya konflik kepentingan di tubuh BUMN adalah akibat adanya rangkap jabatan pejabat publik selain masuknya orang-orang politik pendukung yang menjadi tim sukses calon presiden.

    “Jangan ada lagi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN digunakan untuk kampanye calon presiden. Berikan CSR itu kepada masyarakat dan UKM yang ada di lingkungan perusahaan,” ujar Rizal Ramli. Selain itu, menteri BUMN juga tidak boleh dijadikan sebagai kasir Presiden.

    Sementara itu, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa semangat untuk menghilangkan konflik kepentingan di tubuh BUMN telah sesuai dengan semangat RUU BUMN yang telah disepakati hampir semua fraksi di DPR. Menurut anggota Komisi VI DPR itu, dalam RUU BUMN Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 38 sudah jelas ada norma melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural maupun fungsional, termasuk bagi anggota parpol.

    Selain itu, menurut Supratman, kalau selama ini direksi tidak bisa membela diri ketika dipecat dari jabatannya maka dalam RUU itu dijelaskan soal hal untuk membela diri mereka. Dia berharap dengan adanya UU baru nantinya BUMN akan menjadi profesional dan tidak terus merugi. Dia mengaku heran mengapa sejumlah BUMN yang pangsa pasarnya sudah jelas seperti perusahaan penerbangan Merpati Nusantara Airlines bisa merugi. “Seharusnya tak ada BUMN yang rugi karena pasarnya jelas, seperti Merpati yang akhirnya bangkrut,” ujarnya.

    Baca berita lainnya tentang Rizal Ramli di Tempo.co.

    BISNIS 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.