TEMPO.CO, Jakarta - Berita soal penjelasan pendiri Lippo Group Mochtar Riady terkait mega proyek Meikarta, serta tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik per Maret 2018 masih menjadi berita terpopuler hari ini di Tempo pada kanal Bisnis hari ini.
Selain kedua berita tersebut, pernyataan tersangka Eni Saragih soal kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uang I Riau banyak dibaca pembaca Tempo.co.
Berikut cuplikan tiga berita terpopuler hari ini di kanal Bisnis situs Tempo.co.
1. Bos Meikarta Mochtar Riady Minta Maaf Jual Rumah Murah
Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, tak memungkiri banyak pihak yang tak suka dengan pembangunan proyek Meikarta di timur Jakarta yang tengah digarap. Oleh karena itu hingga kini masih banyak kabar miring yang tak henti menerpa proyek tersebut.
Padahal, kata Mochtar, proyek Meikarta memiliki tujuan yang baik untuk menciptakan kawasan kota yang dapat menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat di Cikarang dan sekitarnya. Hanya saja, upaya menciptakan rumah terjangkau itu ternyata merugikan para pengembang yang lain.
"Banyak orang yang sebel sama saya. Ini bukan sengaja. Saya minta maaf,” ujar Mochtar dalam Seminar Infobank Mortgage Forum di Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.
2. Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut berbesar hati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa per Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen. "The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen," kata Sri Mulyani di acara peringatan 10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Juli 2018, di Hotel Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place.
Sri Mulyani lalu menjelaskan sejumlah perbandingan tingkat kemiskinan di beberapa masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada saat presiden kedua RI, Soeharto, berada di level 11 persen. "Mendekati 10 persen dan itu sudah ada Repelita kelima. Kemudian terjadi krisis dan kemiskinan naik lagi ke level 24 persen," tuturnya.
Sementara di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, berupaya menurunkan tingkat kemiskinan. "Pada level hampir mendekati 11 persen juga, tapi setelah itu tetap berhenti pada saat Indonesia belum banyak sekali komoditas," ujarnya.
3. Eni Saragih Minta Jokowi Tak Gagalkan Model Proyek PLTU Riau I
Tersangka dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau, Eni Saragih meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menggagalkan model proyek tersebut. "Ini model yang Bapak mau," tulis Eni melalui surat dua halaman yang Tempo peroleh, Senin, 16 Juli 2018.
Pada proyek PLTU Riau I, kata Eni, negara melalui PLN menguasai 51 persen saham. Dalam proyek ini pun, PLN hanya menyiapkan equity sepuluh persen. Selebihnya, perseroan akan dicarikan dana pinjaman dengan bunga rendah, 4,25 persen per tahun.
"Harga jual ke PLN pun murah sekitar 5,3 sen. Sehingga diyakinkan ke depan PLN akan dapat menjual listrik yang murah kepada rakyat," ujar Eni.
Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat ini menyebut banyak pihak yang tidak menginginkan proyek dengan model seperti itu bisa berjalan. Kebanyakan dari mereka, ujar dia, hanya ingin mengegolkan kepentingan pribadinya.
Selain tiga berita di atas, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempercayakan penanganan kasus dugaan korupsi PLTU Riau I kepada Komisi Pemberantasan Korupsi juga masuk berita terpopuler hari ini.
