TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan kendaraan dengan muatan berlebih seperti truk akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, merusak infrastruktur jalan, serta merugikan kondisi keuangan negara. Selama ini, menurut Menhub, regulasi yang terkait dengan jembatan timbang kerap dianggap angin lalu.
Baca juga: Jembatan Timbang Akan Dipasang di Tol Jakarta-Cikampek
"Kita tidak ingin ekonomi biaya tinggi karena overdimensi dan overloading," kata Menhub Budi Karya dalam acara diskusi bertajuk Implementasi Otomatisasi Jembatan Timbang yang digelar di Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.
Menurut Menhub Budi Karya, kecepatan truk dengan muatan berlebih bisa mengakibatkan kecepatan kendaraan tersebut menurun hingga 50 persen, sehingga waktu yang digunakan untuk sampai ke tujuan juga bisa jauh lebih lama.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan Indonesia saat ini masih belum menyelesaikan permasalahan overdimensi dan overloading, padahal sejumlah negara lainnya, seperti Vietnam, telah melakukannya. "Sebetulnya sudah ada perubahan paradigma, baik dalam SDM, prasarana, maupun sistem," katanya.
Baca juga: Bojonegoro dan Lamongan Minta Jembatan Timbang Diaktifkan
Menurut Budi Setiyadi, hal yang paling berat adalah mengubah mind set atau cara pandang petugas dari era terdahulu di mana jembatan timbang dinilai menyangkut retribusi, tetapi pada saat ini sekarang menyangkut pelayanan.
Dirjen Perhubungan Darat menegaskan, pihaknya telah melakukan pembenahan di berbagai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk meningkatkan transparansi dan layanan.
"Memang belum semua karena aspek keterbatasan anggaran. Kita juga memasukkan pihak ketiga, seperti dengan surveyor indonesia dan sucofindo, untuk menganalisis kinerja jembatan timbang," ungkapnya.
ANTARA
