Jusuf Kalla: APBN Terus Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menonton pertandingan final Piala Dunia 2018 bersama keluarga dan kerabat dekat di rumah dinasnya, Jakarta , Ahad, 15 Juli 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menonton pertandingan final Piala Dunia 2018 bersama keluarga dan kerabat dekat di rumah dinasnya, Jakarta , Ahad, 15 Juli 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia terus meningkat. Namun kenaikan itu tak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi.

    Baca juga: Terancam Pakai Postur Lama, JK Yakin APBN 2016 Diketok DPR
    Jusuf Kalla: Siap-siap Pemotongan Anggaran Ketiga

    Kalla mengatakan APBN naik sekitar 100 persen setiap 10 tahun. Saat ini APBN sebesar Rp 2.221 triliun. Angkanya naik hampir dua kali lipat dari APBN 2008 yang hampir Rp 1.000 triliun. Satu dekade sebelumnya, APBN separuhnya sekitar Rp 500 triliun. "Tapi pertumbuhan ekonominya tetap 5 persen," katanya di BPKP, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.

    Menurut Kalla, salah satu sebabnya adalah tingginya belanja barang dibanding belanja modal. Anggaran belanja barang tahun ini sekitar Rp 300 triliun sementara anggaran belanja modal hanya sekitar Rp 200 triliun.

    Dia mengatakan pemerintah perlu merencanakan pengeluaran dengan baik sekaligus mengawasi aliran dananya. "Sehingga anggaran belanja tumbuh dan efeknya juga ke pertumbuhan yang lebih tinggi kepada bangsa," ujarnya. Dengan begitu, masyarakat bisa betul-betul menikmati dampaknya.

    Jusuf Kalla mengatakan perlu ada peningkatan kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi belanja barang. Lembaga itu memiliki peran yang beragam mulai dari audit, evaluasi, hingga pelatihan. "Apabila BPKP bekerja dengan baik, tentu tidak akan terjadi penyelewengan," katanya.

    BPKP juga diminta menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas lainnya. Indonesia memiliki banyak lembaga pengawas seperti BPK, Inspektorat Jenderal, Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK. Jusuf Kalla berharap lembaga itu berkoordinasi untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.