Bos PLN Sofyan Basir Mengaku Kaget KPK Geledah Rumahnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PLN Sofyan Basir usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PLN dan 7 PTN di Hotel Fairmount, Jakarta Selatan, 28 Februari 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Direktur Utama PLN Sofyan Basir usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PLN dan 7 PTN di Hotel Fairmount, Jakarta Selatan, 28 Februari 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan dirinya tak berada di rumah saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan pada Ahad, 15 Juli 2018 kemarin. Ia mengatakan dirinya baru tiba setelah mengetahui KPK datang ke rumahnya.

    Baca: JK Sebut Sofyan Basir Sangat Ketat Pilih Kontraktor Proyek PLN

    "Saya waktu penggeledahan tidak di rumah. Waktu saya datang, saya kaget," kata Sofyan saat mengelar konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 16 Juli 2018. 

    Pernyataan Sofyan tersebut menanggapi penggeledahan rumahnya oleh KPK pada Ahad kemarin. KPK pada Ahad, 15 Juli 2018 kemarin telah menggeledah rumah Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Penggeledahan itu diduga terkait dengan kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Provinsi Riau atau PLTU Riau-1.

    Baca: Kasus PLN, Ini Profil PLTU Riau - 1

    Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Eni Maulani Saragih dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited yang merupakan kontraktor PLTU Riau-I Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Eni yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi DPR diduga menerima suap sebesar total Rp 4,8 milliar atau 2,5 persen dari nilai proyek pembangunan PLTU Riau-1.

    Sofyan mengatakan kedatangan KPK di rumahnya kemarin diterima dengan terbuka. Ia juga mengatakan kooperatif terkait kedatangan KPK ke rumah. Saat pengeledahan itu, kata dia, ada 10 petugas KPK yang mendatangi kediamanya.

    Proses penggeledahan di rumahnya pun, menurut Sofyan, dilakukan dengan fair dan terbuka. Sebagai tuan rumah, Sofyan mengatakan, ia membantu KPK untuk memberikan sejumlah informasi terkait proyek PLTU Riau-1. "Saya memberikan sejumlah informasi terkait proyek PLTU Riau-1, serta dokumen terkait," kata dia.

    Sofyan juga menjelaskan hingga saat ini dirinya masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Selain itu, ia mengatakan PLN bakal menghentikan sementara pembangunan PLTU Riau-1.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.