Rumah Sofyan Basir Digeledah, PLN: Dirut Patuh dan Taat Hukum

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Awak media meliput suasana di depan rumah Dirut PLN Sofyan Basir yang sedang digeledah oleh penyidik KPK di Jakarta, Ahad, 15 Juli 2018. Kasus ini bermula dari OTT terhadap 13 orang pada Jumat, 13 Juli 2018 di beberapa tempat di Jakarta. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Awak media meliput suasana di depan rumah Dirut PLN Sofyan Basir yang sedang digeledah oleh penyidik KPK di Jakarta, Ahad, 15 Juli 2018. Kasus ini bermula dari OTT terhadap 13 orang pada Jumat, 13 Juli 2018 di beberapa tempat di Jakarta. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Made Suprateka menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses hukum atas penggeledahan rumah Dirut PLN Sofyan Basir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

    "Dirut PLN Sofyan Basir sebagai warga negara patuh dan taat pada hukum yang berlaku sampai dengan adanya pembuktian di persidangan mendapatkan putusan pengadilan yang tetap mengikat," kata Made dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 15 Juli 2018.

    Baca juga: Suasana Penggeledahan Rumah Dirut PLN Terkait Suap Eni Saragih

    Menurut Made, manajemen PLN sampai dengan detik ini belum menerima informasi apapun mengenai status Sofyan Basir dari KPK.

    Namun diharapkan proses penggeledahan di tempat tinggal Sofyan Basir oleh KPK dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku dan transparan.

    "Kami belum menerima informasi apapun dari KPK terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK mengenai perkara apa yang disangkutpautkan kepada Sofyan Basir," ujar Made.

    Ia juga menjelaskan, KPK dan PLN selama ini sangat memiliki hubungan dan kerja sama yang baik berupa nota kesepahaman (Mou).

    Ahad sore, KPK menggeledah rumah Sofyan Basir di Jalan Taman Bendungan Hilir II Nomor 3, Jakarta Pusat, terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

    Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

    "Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN (Sofyan Basir) yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.