TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 dalam rapat paripurna hari ini, Kamis, 12 Juni 2018. Dengan demikian, pemerintah dapat mulai menyusun nota keuangan APBN 2019.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid mengatakan, sebelumnya, DPR telah membentuk empat panitia kerja, antara lain Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan; Panja RKP dan Prioritas Anggaran; Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
BACA: Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
Masing-masing panja telah melakukan pembahasan dan menyampaikan laporannya. "Laporan tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.
Kisaran Asumsi dasar dalam RAPBN 2019 yang disepakati, kata Jazuli, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen. Angka tersebut di bawah usulan pemerintah yang sebesar 5,4-5,8 persen. "Catatannya, Fraksi Gerindra memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2019 berada dalam kisaran 5,2-5,4 persen mengingat target tahun-tahun sebelumnya tidak pernah tercapai."
Nilai tukar rupiah yang belakangan melesu diasumsikan di Rp 13.700-14.000 per dolar AS. jazuli mengatakan, ada catatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional agar pemerintah memperlebar kisaran kurs tersebut, mengingat kondisi nilai tukar saat ini bisa menginjak Rp 14.400 per dolar AS.
Selain itu, untuk laju inflasi masih sama dengan usulan pemerintah, yaitu di kisaran 2,5-4,5 persen. Begitu pula dengan tingkat bunga SPN-3 bulan di kisaran 4,6-5,2 persen. Sementara, harga minyak mentah Indonesia diasumsikan di USD 60-70 per barel, lifting minyak bumi 722-805 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari.
BACA: Sri Mulyani: APBN 2018 Cukup untuk Membiayai Belanja Negara
Sedangkan, untuk target pembangunan pada tahun 2019 dipatok sama dengan usulan pemerintah, antara lain pengangguran di kisaran 4,8-5,2 persen. Angka kemiskinan, kata Jazuli, disepakati 8,5-9,5 persen. Berikutnya, Gini rasio dipatok di 0,38-0,39 dan indeks pembangunan manusia di 71,98. "Fraksi PAN berpendapat gini rasio tahun 2019 sebesar 0,375-0,38 mengingat target gini ratio tahun 2018 adalah 0,38, sehingga memberi sinyal bahwa APBN 2019 pro pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar-daerah."
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan apa yang telah disampaikan Banggar DPR beserta semua catatannya akan menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun nota keuangan 2019. "Itu merupakan bahan yang sangat penting bagi kami untuk menyelesaikan nota keuangan. Jadi, yang sebisa mungkin mau dimaksimalkan, akan kami akomodasi," ujar Sri Mulyani.
Baca berita tentang APBN lainnya di Tempo.co.
