TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang memetakan sektor di tiap kementerian untuk yang mengantisipasi dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain.
"Dengan kebijakan tersebut apa kemungkinan potensi implikasinya di sektor komoditas yang akan terkena dampaknya dari kebijakan tersebut," kata Sri Mulyani saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 10 Juli 2018.
Baca juga: Perang Dagang AS-Cina, Sri Mulyani Beberkan Risikonya Bagi RI
Sri Mulyani mengatakan pemetaan tersebut dilakukan Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut Sri Mulyani, Kementerian Perdagangan menyampaikan soal peta dari situasi apa yang disebut kebijakan perdagangan AS terhadap negara negara lain, termasuk Cina, Eropa, Kanada dan potensi kepada Indonesia. Kemudian dari Kementerian Perindustrian mengidentifikasi industri manufaktur yang selama ini dianggap memiliki potensi untuk bisa ditingkatkan kemampuan ekspornya dan dikurangi impornya.
Dengan begitu, menurut Sri Mulyani, dapat menciptakan keseimbangan eksternal neraca pembayaran. Di mana nantinya keseimbangan itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan.
"Oleh karena itu kemudian diidentifikasi industri-industri apa dan bentuk policy kebijakan yang bisa diambil untuk memperbaiki daya produktifitas dan competitiveness dari industri itu," ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan tersebut nantinya tergantung dari masing-masing industri. Mulai dari industri makan minum, tekstil, karet, elektronik, kimia karena semuanya memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda. Industri-industri tersebut membutuhkan suatu kebijakan yang ada dalam domainnya Kementerian Keuangan.
Wewenang Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani seperti yang berhubungan dengan impor bahan baku, bea masuk atau yang berhubungan dengan bea keluar. Insentif itu diberikan agar mereka bisa melakukan ekspor secara lebih kompetitif.
"Kemudian juga ada berbagai policy yang berhubungan dengan pajak seperti restitusi PPN itu terutama berhubungan dengan bahan baku yang diimpor di mana ini terjadi di beberapa seperti industri makanan industri tekstil jadi kami lihat hal itu," ujar Sri Mulyani.
