Bappenas Harapkan IDF 2018 Bisa Jadi Referensi Pemerintah Daerah

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum 2018 (IDF 2018) pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta yang membahas ketimpangan antar daerah.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengharapkan gelaran IDF 2018 dapat menjadi referensi pemerintah daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada serentak Juni lalu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Baca juga: Indonesia Development Forum Digelar, Bappenas: Genjot Ekonomi

    "Menurut saya ini momentum bagus. Sudah ada pilkada dan kemudian setiap pemenang pilkada, apakah itu gubernur, bupati, atau walikota terpilih harus menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah dari daerahnya untuk lima tahun ke depan, dan tentunya kita harapkan mereka buat RPJMD terbaik," ujar Menteri Bambang saat jumpa pers di Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

    Untuk membuat RPJMD terbaik, lanjut Bambang, tentunya pemerintah daerah membutuhkan referensi, terutama dalam menyusun program untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di daerah. Selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tentunya pemerintah daerah dapat melihat contoh sukses dari daerah lain.

    "RPJMN yang ada di tingkat nasional, tapi belum tentu applicable ke daerah. Tentunya mereka harus melihat juga apa sih yang daerah lain lakukan dan sukses. Itu kenapa IDF jadi penting dalam konteks pasca pilkada, karena kita harapkan ide-ide bagus dan best practice mudah-mudahan bisa jadi referensi dari RPJMD yang harus mereka susun sebagai bagian kewajIban dari keterpilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota tersebut," kata Bambang.

    Baca juga: Begini Risihnya JK Buka Forum Soal Kemiskinan di Hotel Mewah

    IDF 2018 merupakan wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Forum ini mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas-disiplin.

    IDF 2018 mengangkat tema Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antar wilayah di Seluruh Nusantara. Pasalnya, Pemerintah Indonesia menyadari dampak dari kesenjangan antar wilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.