TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengunggah foto pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo ke akun Instragram. Dalam pertemuan yang dilakukan di Istana Bogor, pada Senin, 9 Juli, Sri Mulyani melaporkan soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.
"Pada kesempatan tersebut, sebagai Menteri Keuangan saya melaporkan bahwa bila dibandingkan dengan semester I 2017, maka capaian Semester I APBN tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan," ujar dia dalam keterangan foto di akun Instagramnya, Selasa, 10 Juli 2018.
BACA: Jokowi Putuskan Tidak Ada APBN Perubahan 2018
Sri Mulyani menjelaskan defisit keuangan negara lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dia mengatakan di tahun 2018 ini devisit APBN turun 36,8 persen. "Pembiayaan anggaran (termasuk penerbitan utang/surat berharga negara) yang semakin menurun dua tahun terakhir," kata dia.
Jika dibandingkan dengan APBN tiga tahun sebelumnya, Sri Mulyani menuturkan keseimbangan primer menjadi positif surplus Rp 10 triliun. Kemudian, dia juga mengatakan jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA), jumlahnya lebih banyak.
Untuk pendapatan negara, Sri Mulyani menjelaskan tumbuh hingga 16,0 persen. Hal tersebut dikarenakan tumbuhnya pendapatan pajak hingga 14,3 persen. "Penerimaan Bea cukai bahkan mencapai yang tertinggi sejak 3 tahun terakhir," tutur Sri Mulyani.
Kemudian, Sri Mulyani mengatakan adanya peningkatakan belanja negara hingga 5,7 persen, dikarenakan adanya percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh tumbuh 21 persen sebagai dampak adanya kenaikan harga komoditas dunia.
Sri Mulyani memprediksi outlook penerimaan negara akan mencapai target meski dengan komposisi yang sedikit berbeda. "Belanja negara akan mencapai 95-96 persen, defisit juga diperkirakan akan lebih kecil," kata dia.
Pemerintah, ujar Sri Mulyani, akan terus menjaga pelaksanaan APBN yang baik dan kredibel. Dengan APBN 2018 yang sehat dan lebih kuat - pemerintah dapat menjaga perekonomian menghadapi guncangan global yang sangat berat.
