Angkasa Pura I Incar Pengelolaan Bandara Komodo

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 27 April 2017. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, yang dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Wisatawan tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 27 April 2017. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, yang dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura I (PT AP I) mengajukan proposal pengelolaan Bandara Komodo dan sedang menunggu respons dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    "Kami sudah pernah mengajukan ke Kemenhub dan posisi saat ini menunggu tindak lanjut atas proposal tersebut," kata Corporate Secretary PT Angkasa Pura I Israwadi hari ini, Senin, 9 Juli 2018.

    Baca juga: Bandara Komodo Akan Dijadikan Bandara Internasional

    Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi menyebut terdapat bandara lain yang juga menjadi prioritas perseroan untuk dapat dikelola. Salah satu yang sudah menjalin nota kesepahaman adalah Bandara Samarinda Baru.

    "Ada beberapa bandara yang akan dioperasikan, yakni Sentani, Luwuk, Labuan Bajo dan Tarakan," kata Faik.

    Baca juga: AP I Tawarkan 3 Opsi untuk Warga di Lahan Bandara Kulon Progo

    Angkasa Pura I sudah memiliki kesiapan dari sisi finansial. Skema kerja sama pengembangan bandara tersebut akan bergantung pada keputusan pemerintah.

    Angkasa Pura I yang merupakan badan usaha bandar udara (BUBU) dianggap sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman mengelola bandara-bandara besar di Indonesia. Adanya kerja sama ini diharapkan membuat Bandara Komodo bisa berkembang dengan pesat dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan penerbangan bagi penumpang.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.