TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini menjadwalkan pertemuan dengan para bupati dan dibagi menjadi dua sesi. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan diskusi yang berkualitas dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten tersebut.
Untuk sesi pertama, Jokowi bersilaturahmi dengan 23 bupati. Sebelum memulai berdiskusi, Jokowi dan para bupati melakukan sesi foto bersama di halaman Istana Kepresidenan Bogor.
Baca: Kapal Tenggelam, Jokowi: Umumnya karena Ada yang Tak Disiplin
Jokowi mengatakan undangan khusus dengan para bupati hari ini sengaja dilakukan dalam bentuk forum kecil, sehingga jalannya pertemuan dapat lebih memberi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi. "Saya memang ingin mengundang dalam forum-forum yang lebih kecil seperti ini, sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah," katanya, Kamis, 5 Juli 2018.
Dengan begitu, Jokowi mengharapkan agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten memiliki satu garis lurus. Setelah itu, barulah program pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik sampai di tingkat kabupaten. "(Agar) kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan Pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pusat dan kabupaten," ucapnya.
Baca: Jokowi Harap Bendungan Paselloreng Airi 7.000 Hektare Sawah
Dari 23 bupati yang masuk dalam daftar undangan, antara lain Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Jember Faida, Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, Bupati Bantul Suharsono, dan Bupati Sleman Sri Purnomo. Salah satu program pemerintah yang memerlukan dukungan daerah adalah Online Single Submission (OSS).
Program yang rencananya akan diluncurkan Presiden Jokowi ini diketahui memiliki beberapa kendala. Contohnya saja seperti, keterbatasan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menghubungkan sistem jika investor atau pengusaha itu perorangan.
Belum lagi terkait izin lokasi dan rencana detil tata ruang (RDTR). Ternyata dari 514 Kabupaten/Kota hanya 40 diantaranya yang memiliki RDTR, sehingga diputuskan dasar penentuan lokasi menggunakan sistem RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah.
Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.
