Pemerintah Dorong Fintech Garap Ekonomi Syariah

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengunjung memadati gerai perbankan syariah dalam Festival Ekonomi Syariah 2009 di Jakarta Convention Centre, Minggu (8/2). TEMPO/Puspa Perwitasari

    Sejumlah pengunjung memadati gerai perbankan syariah dalam Festival Ekonomi Syariah 2009 di Jakarta Convention Centre, Minggu (8/2). TEMPO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Kementerian Keuangan tengah mendorong perusahaan financial technology atau fintech agar ikut menggarap pasar keuangan ekonomi syariah. Masuknya perusahaan fintech ke ekonomi syariah dinilai akan memberikan manfaat yang lebih baik.

    “Penting membuka wawasan kepada para pengusaha sebagai langkah awal di bidang fintech,” kata Mardiasmo saat pembukaan konferensi keuangan syariah ke-3 di Makassar, Rabu 4 Juli 2018.

    Indonesia berpotensi besar dalam pasar keuangan syariah karena penduduknya mayoritas muslim terbesar. Sehingga industri tersebut tumbuh cukup signifikan. Oleh karena itu dia mendorong agar fintech terlibat dalam pasar syariah ini. “Tapi baru satu perusahaan teregistrasi untuk menggarap pasar keuangan syariah,” kata dia.

    Ia mengatakan dengan masuknya pasar tersebut maka membuak lebih luas lagi bagi konsumen, karena bisa meningkatkan peluang terhadap akses pembiayaan. Sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lowongan kerja.

    Baca: Di Pertemuan IDB, Sri Mulyani: Keuangan Islam Tetap Menjanjikan

    Berdasarkan data terakhir keuangan literasi keuangan syariah pada masyarakat berada diangka 8,11 persen. “Jadi literasi bagi masyarakat tentang keuangan syariah masih perlu ditingkatkan,” ucap Mardiasmo.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahazil Nazzara, menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong berbagai pihak untuk mewujudkan kebijakan ekonomi yang implementatif. Karena itu ia berharap dengan kebangkitan ekonomi syariah maka bisa memberikan manfaat bagi Indonesia. “Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar buat masyarakat,” katanya.

    Konferensi ini dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Keuangan, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Komite Nasional Keuangan Syariah, Grup IDB, dan Bank Dunia. Yang berlangsung selama dua hari yakni tanggal 4-5 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.