Pemerintah Terus Pacu Pengembangan Industri Galangan Kapal

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KRI Bima Suci bersiap bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 16 November 2017. Kapal latih tiang tinggi (tall ship) KRI Bima Suci sebagai penerus sang legenda KRI Dewa Ruci milik TNI Angkatan Laut akhinya tiba di Jakarta setelah berlayar dari galangannya di Spanyol. ANTARA FOTO

    KRI Bima Suci bersiap bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 16 November 2017. Kapal latih tiang tinggi (tall ship) KRI Bima Suci sebagai penerus sang legenda KRI Dewa Ruci milik TNI Angkatan Laut akhinya tiba di Jakarta setelah berlayar dari galangannya di Spanyol. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini telah menempatkan industri kemaritiman sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya. Sektor tersebut meliputi industri galangan kapal dan penunjangnya.

    Ia menjelaskan hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. “Melalui visinya, pemerintah terus memacu agar sektor industri maritim kita punya daya saing tinggi di tingkat global,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 3 Juli 2018.

    BACA: 10 Strategi Pemerintah Hadapi Revolusi Industri 4.0

    Bagi Indonesia, kata Airlangga, sektor maritim bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Bahkan, sektor ini mempunyai peran penting untuk menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia. "Bapak Presiden sudah mencanangkan tentang poros maritim, backbone-nya itu harusnya ada peran dari IPERINDO," kata Airlangga.

    Apalagi, kata Airlangga, hal itu bisa menghemat devisa untuk repair dan maintenance, daripada dibawa ke luar negeri. "Maka itu, kami ingin kapasitas industri galangan kapal nasional bisa naik hingga 2-3 kali lipat,” tutur dia.

    Airlangga meyakini industri galangan kapal di Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksinya, mengingat upaya penguatan sarana transportasi laut guna mewujudkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, ia melihat pasar internasional saat ini masih prospektif untuk industri galangan kapal. Perkembangan sektor industri galangan kapal dunia saat ini didominasi oleh negara China, Korea Selatan, dan Jepang.

    BACA: Presiden Jokowi Luncurkan Roadmap Revolusi Industri 4.0

    Menurut dia, di era revolusi industri 4.0, industri galangan kapal dinilai strategis berperan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, dengan karakteristiknya yang padat karya, padat modal dan padat teknologi, industri galangan kapal memerlukan penanganan dan perhatian yang serius dari pemerintah agar semakin kompetitif di kancah domestik dan internasional.

    “Kami telah mendorong industri komponen di dalam negeri agar menjadi supply chain untuk memproduksi kapal. Seiring langkah tersebut, pengurus baru IPERINDO perlu membentuk konsorsium nasional,” tuturnya.

    Selanjutnya, Kemenperin telah menginisiasi usulan insentif penurunan tarif bea masuk komponen kapal melalui skema khusus serta usulan tax holiday yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja industri galangan kapal nasional. Dari sisi finansial, pemerintah akan mengupayakan dan mendorong agar kegiatan usaha sektor industri galangan kapal dapat dukungan dari sektor perbankan atau pembiayaan sehingga kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis pembangunan kapal akan semakin terbuka lebar.

    “Maka itu, perlunya pusat research, development, and design (RDnD) untuk perkapalan. Pemerintah akan memfasilitasi pemberian super deductible tax bagi industri yang berinovasi. Kalau bisa kita kembangkan desain bersama untuk kapal ikan, patroli, tanker, dan tugboat,” imbuh dia.

    Pemerintah juga berusaha memperkuat kemampuan desain kapal melalui optimalisasi standard desain kapal series agar mampu menumbuhkan industri komponen kapal di dalam negeri.

    Baca berita tentang industri lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.