Sri Mulyani Ajukan Pagu Anggaran 2019 Kemenkeu Rp 46 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di acara Viva La Donna. Instagram.com

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di acara Viva La Donna. Instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 46,25 triliun. Apabila di luar Badan Layanan Umum, anggarannya adalah Rp 32,529 triliun.

    "Untuk belanja pegawai Rp 21,34 triliun, belanja barang Rp 9,46 triliun dan belanja modal Rp 1,72 triliun. Jadi totalnya Rp 32,529 triliun, ini Non BLU, yang Kemenkeu saja," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

    Bila BLU disertakan dalam ajuan pagu anggaran itu maka nominal yang diajukan adalah Rp 21,341 triliun untuk belanja pegawai, belanja barang Rp 23,182 triliun, dan belanja modal Rp 1,72 triliun. "Karena yang meningkat adalah dari faktor BLU kelapa sawit," kata Sri Mulyani.

    Baca juga: Apa yang Dilakukan Sri Mulyani ketika Merasa Penat Bekerja?

    Sri Mulyani mengatakan sumber dana pagu indikatif APBN 2019 Kementerian Keuangan berasal dari rupiah murni sebanyak Rp 32,49 triliun, BLU sebesar Rp 13,72 triliun dan pinjaman atau hibah luar negeri Rp 29,9 miliar. "Akan dibagi menurut sebelas eselon satu yang ada di Kementerian Keuangan," kata dia.

    Adapun rincian berdasarkan direktoratnya adalah Sekretariat Jenderal Rp 20,9 triliun, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp 12,6 triliun, serta Inspektorat Jenderal Rp 110 miliar. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran Rp 130 miliar, Direktorat Jenderal Pajak Rp 7,2 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp 3,2 triliun, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp 122 miliar.

    Simak pula: Sri Mulyani Minta Instansi Cek Ulang Anggaran Sebelum Mengeluh

    Berikutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp 128 miliar. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tercatat Rp 784 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 739 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal Rp 143 miliar.

    Sri Mulyani mengatakan anggaran yang diajukannya itu adalah untuk menyokong enam program prioritas nasional yang dipegang kementariannya, antara lain di bidang kesehatan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi. Kemudian, penanggulangan kemiskinan, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, dan pertahanan keamanan.

    "Dengan demikian visi, misi, dan prioritas nasional dari eselon satu termasuk program unggulan-unggulan, kami sampaikan pagu indikatif dari kementerian keuangan tahun 2019," kata Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.