TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) atau uang muka kredit perumahan atau KPR diyakini bakal mendorong pertumbuhan di sektor properti termasuk kepada peningkatan penggunaan KPR. Pelonggaran LTV juga akan berdampak kepada semua segmen baik menengah bawah dan menengah atas yang dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida bahkan menargetkan pada 2018 untuk semua segmen yang mengalami penurunan dapat meningkat mencapai 10 persen. Meski begitu, menurut Totok, BI juga harus mempertimbangkan kemampuan perbankan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pengusaha terkait kenaikan suku bunga acuan.
Baca: Uang Muka KPR 0 Persen, BTN: Tanggung Jawab Kurang Mengikat
Sebelumnya, katanya, BI sudah menjamin bahwa kenaikan suku bunga acuan tidak mempengaruhi sektor properti. Sebab, bank sentral sudah melakukan pelonggaran likuiditas dari perbankan sehingga bank tidak menaikkan bunga kredit. "Kalau naik-naik terus (bunga acuan), ya lama-lama akan semakin mempengaruhi sektor properti," kata Totok, Jumat, 29 Juni 2018.
Pada hari Jumat lalu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Namun kenaikan suku bunga itu dinilai belum mempengaruhi sektor properti, karena terbantu dengan adanya relaksasi kebijakan LTV. "Tidak mempengaruhi daya beli sektor properti karena dilonggarkan juga adanya pelonggaran ltv itu," ujar Totok.
Baca: Uang Muka KPR Diperlonggar, Industri Properti Bisa Booming Lagi
Dalam hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia yang telah dilakukan 28 Juni 2018 hingga 29 Juni 2019, selain memutuskan kenaikan suku bunga acuan, BI juga melakukan pelonggaran aturan LTV, pelonggaran jumlah fasilitas kredit, hingga pencairan kredit dengan mekanisme inden.
Adapun kebijakan bank sentral itu langsung ditanggapi beragam oleh kalangan perbankan. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero) atau BTN, Maryono.
Meski beleid terbaru dari bank sentral itu memperbolehkan skema uang muka atau DP nol persen, Maryono bergeming. Ia menyatakan pihaknya tetap akan menerapkan bunga kredit minimal 1 persen untuk kredit perumahan.
"Kami sudah punya program KPR subsidi satu persen, seyogyanya kami satu persen saja. Tidak nol nol banget, masa mau kredit nol persen. Kesannya itu tanggungjawabnya kurang mengikat," kata Maryono, Sabtu, 30 Juni 2018.
