TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan proses divestasi Freeport akan rampung dalam dua minggu ke depan. Selama periode waktu itu, masih ada proses finalisasi dalam perpajakan dan lingkungan.
Persoalan perpajakan dan lingkungan, kata Rini merupakan hal yang masih dalam proses finalisasi. Dia mengatakan bagian tersebut masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Mungkin makan waktu dua minggu lagi," kata Rini di kediaman pribadinya, Sabtu, 30 Juni 2018.
Baca: Nilai Akusisi Saham Freeport Hampir 4 Miliar Dolar AS
Dalam hitungannya, kata Rini, harga divestasi Freeport akan mencapai US$ 3,5 miliar hingga US$ 4 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun. "Antara US$ 3,5 miliar sampai US$ 4 miliar, ini masih finalisasi," ucap dia. .
Nilai tersebut, kata Rini, sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sebelum hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, proses yang akan diselesaikan ialah soal detil perjanjian antar dua pihak.
Baca: Divestasi Freeport Siap Diumumkan, Tunggu Kesiapan Inalum
Rini berujar, kerja sama ini merupakan hal yang krusial. Dia menginginkan pengelolaannya secara transparan dan profesional. "Bagaimana menjaga supaya tidak mengintervensi pemerintah dan benar-benar dikelola secara terbuka," tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport Richard Adkerson di Hotel Four Seasons, Washington, Senin siang atau Selasa dini hari, 25 Juni 2018.
Menurut Jonan, seluruh isu dalam perundingan dengan pihak Freeport relatif sudah disepakati. Poin terakhir yang tengah dalam tahap finalisasi adalah divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen.
Terkait dengan divestasi, Jonan menyatakan hal tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan PT Inalum (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang akan membeli saham Freeport Indonesia. Menurut dia, Inalum perlu mencari pinjaman untuk proses akuisisi tersebut.
"Kalau itu siap, saya harap minggu depan bisa ada joint statement bersama antara CEO Freeport McMoRan dan pemerintah bahwa ini (divestasi) sudah sepakat 51 persen, dikelola bersama, sepakat membangun smelter, sepakat menjadi IUPK (izin usaha pertambangan khusus), dan penerimaan negara lebih tinggi,” kata Jonan saat itu.
