Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef: Perang Dagang AS-Cina Bisa Picu PHK di Sejumlah Sektor Ini

image-gnews
Para ibu-ibu, istri buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina melakukan aksi demo longmarch dari Halte Monas menuju Istana Merdeka, Jakarta, 16 November 2017. PHK massal buruh AMT Pertamina tidak hanya berdampak pada 1.095 buruh tapi juga pada sekitar 4 ribu anggota keluarga. TEMPO/Subekti.
Para ibu-ibu, istri buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina melakukan aksi demo longmarch dari Halte Monas menuju Istana Merdeka, Jakarta, 16 November 2017. PHK massal buruh AMT Pertamina tidak hanya berdampak pada 1.095 buruh tapi juga pada sekitar 4 ribu anggota keluarga. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan perang dagang bakal menjadi sentimen negatif untuk negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat mempengaruhi minat investor yang dapat tertahan untuk berinvestasi ke negara berkembang.

"Ketidakpastian perang dagang (AS-Cina) juga menjadi sentimen negatif terutama bagi negara Asia. Imbasnya bukan saja pada ekspor tapi juga ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja) di sektor penghasil bahan baku hingga barang penolong atau intermediaires goods," kata Bhima saat dihubungi, Kamis, 21 Juni 2018.

Baca: Perang Dagang AS Cina, Darmin: Indonesia Tidak Bisa Berbuat Banyak

Bhima mengatakan bahan baku atau raw materials yang dimaksud, misalnya sawit, karet, biji besi, timah dan sebagainya. Sedangkan barang penolong atau setengah jadi, yaitu kertas, kayu olahan, oleokimia, petrokimia, dan sebagainya.

Menurut Bhima, saat ini investor sedang mencermati data ekonomi domestik, khususnya terkait pergeseran median dot plot Fed rate atau titik plot ekspektasi anggota terhadap suku bunga. Pergeseran median dot plot Fed rate yang dimaksud yaitu dari 2,25 persen menjadi 2,5 persen pada rapat terakhir Federal Open Market Committee (FOMC).

Baca: Perang Dagang dengan AS, Cina Tegaskan Tidak Takut

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bhima menyebutkan, hal tersebut menjadi indikator bahwa kenaikan Fed rate bisa empat kali tahun ini. Seperti diketahui, bank sentral AS menaikkan Fed Federal Reserve (FFR) sebesar 25 basis poin menjadi 1,75 persen hingga 2 persen dalam rapat FOMC. Bhima melihat respons dari pelaku pasar sudah terjadi sejak US Dollar Index menembus 95,1 level tertinggi dalam 11 bulan terakhir. "Yield Treasury 10 tahun pun mencapai 2,93 persen mengakibatkan yield spread dengan SBN 10 tahun berpotensi kembali melebar," katanya.

Lebih lanjut Bhima mengatakan investor asing maupun domestik mulai berekspektasi terkait realisasi data data ekonomi yang akan dirilis. Bhima mengatakan beberapa data seperti neraca perdagangan bulan Mei diprediksi kembali mencatatkan defisit. 

Lesunya ekspor dan kenaikan impor barang konsumsi menjelang Lebaran serta bengkaknya impor minyak, menurut Bhima, telah membuat neraca dagang menjadi tidak sehat. "Namun defisit diperkirakan tidak setinggi bulan April 2018 yang mencapai US$ 1,6 miliar." 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Indonesia tidak bisa berbuat banyak terhadap perang dagang yang terjadi antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina. Meski, ia mengatakan tidak senang dengan adanya kondisi itu.

"Walaupun perang dagang itu merugikan semuanya, kita tidak bisa banyak berbuat, sebab antara Cina, Eropa dan Amerika saja mereka enggak bisa bicara. Kita cari saja keuntungan untuk kita," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018. 

Ketimbang memusingkan ihwal perang dagang itu, Darmin mengatakan Indonesia kini masih sibuk mengurusi dirinya sendiri. "Bahwa kita sejak 2-3 bulan lalu itu kursnya agak terganggu."

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Tesla, Google, dan Amazon Kembali PHK Karyawan

43 menit lalu

Chief Executive Officer Tesla Elon Musk masuk ke dalam mobil Tesla saat meninggalkan sebuah hotel di Beijing, China 31 Mei 2023. REUTERS/Tingshu Wang
Alasan Tesla, Google, dan Amazon Kembali PHK Karyawan

Raksasa teknologi Tesla, Google, dan Amazon melakukan PHK karyawan. Apa alasannya?


Cerita Pilu RM, Mahasiswi Universitas Jambi Kerja Paksa di Jerman dari Sortir Buah hingga Kuli Bangunan

19 hari lalu

Universitas Jambi. Dok. ANTARA
Cerita Pilu RM, Mahasiswi Universitas Jambi Kerja Paksa di Jerman dari Sortir Buah hingga Kuli Bangunan

Hingga detik ini, RM, mahasiswa Universitas Jambi itu menyimpan kisah pilu ferienjob dengan kedok magang mahasisw dengan tidak memberitahu keluarga.


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

28 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Bos Unilever Beberkan Alasan Pisahkan Unit Bisnis Es Krim dan PHK 7.500 Pekerja

28 hari lalu

Chair of Unilever PLC, Ian Meakins. unilever.com
Bos Unilever Beberkan Alasan Pisahkan Unit Bisnis Es Krim dan PHK 7.500 Pekerja

Unilever membeberkan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawannya di seluruh dunia.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

28 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan, Begini Penjelasan Lengkap CEO Hein Schumacher

29 hari lalu

Logo Unilever. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan, Begini Penjelasan Lengkap CEO Hein Schumacher

Unilever bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7.500 karyawannya di seluruh dunia. Begini penjelasan lengkap CEO Unilever


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Terdampak Operasi Houthi di Laut Merah, Pelabuhan Israel Terancam PHK Pekerja

29 hari lalu

Militan Houthi yang didukung Iran di Yaman telah meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. REUTERS
Terdampak Operasi Houthi di Laut Merah, Pelabuhan Israel Terancam PHK Pekerja

Separuh pekerja di Pelabuhan Eilat Israel berisiko di-PHK akibat serangan milisi Houthi terhadap kapal Israel atau kapal menuju dan dari Israel


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

30 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.