TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 52 persen dari sekitar empat juta warga Malang Raya, Jawa Timur, masih belum memperoleh jaminan kesehatan nasional (JKN) yang ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni mengemukakan dari sekitar empat juta jiwa penduduk di Malang Raya, baru 1,9 juta jiwa atau sekitar 48 persen saja yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Baca juga: Kartu BPJS DKI Bisa Dipakai Saat Mudik di Seluruh Indonesia
"Kami terus berupaya bersinergi dengan berbagai pihak dan lembaga untuk menyosialisasikan program-program BPJS Kesehatan," kata Hendry di Malang, Jawa Timur, Selasa, 19 Juni 2018.
Apalagi, lanjutnya, pada akhir tahun ini ditargetkan 4 juta atau sekitar 95 persen warga Malang Raya sudah menjadi peserta dan terkover layanan BPJS Kesehatan. "Kami optimistis dan yakin target itu akan tercapai, apalagi kami sudah menggandeng beberapa instansi membidik peserta baru," ujarnya.
Baca juga: Peserta BPJS Kesehatan Baru 75 Persen dari Total Penduduk
Salah satu lembaga yang menjadi bidikan BPJS Kesehatan adalah lembaga pendidikan dan pondok pesantren, khususnya kalangan perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen dan karyawannya yang diharapkan menjadi peserta baru program pemerintah tersebut.
Menyinggung kendala dalam menambah partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, Hendry mengatakan masih ada, di antaranya masih banyak pekerja penerima upah badan usaha (PPUBU) yang belum mengikuti program ini. "Kami terus mendorong badan usaha agar segera mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan," katanya.
Baca juga: MUI Sebut BPJS Kesehatan Siap Menjalankan Prinsip Syariah
Selain itu, masih banyak peserta kategori mandiri yang sebenarnya mampu untuk menjadi peserta JKN tetapi belum punya motivasi untuk masuk ke program JKN. "Bisa saja saat ini memang masih sehat, sehingga belum butuh, padahal iuran BPJS kan cukup terjangkau," ungkap dia.
Baca juga: BPJS Kesehatan Tak Tanggung Kecelakaan Akibat Kondisi Mabuk
Kendala lainnya, menurut Hendry, belum optimalnya program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk mengkover iuran bagi masyarakat miskin (tidak mampu) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Sementara itu, jumlah klaim di BPJS Kesehatan Cabang Malang rata-rata mencapai Rp 140 miliar per bulan dan paling banyak untuk penanganan warga penderita katastropik, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker dan ginjal.
ANTARA
