Indef Sebut Dilematisnya Pemda yang Tidak Punya Anggaran THR

INDEF menggelar evaluasi terhadap kebijakan pangan di masa pemerintahan Jokowi-JK, 10 Juli 2017. TEMPO/Putri Thaliah

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics & Finance), Bhima Yudhistira Adinegara, mengatakan pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran untuk memberikan THR (Tunjuangan Hari Raya), berada di posisi dilematis. "THR Enggak dibayar kena sanksi, kalau dibayar tapi uangnya enggak cukup bisa jadi bermasalah kebelakangnya," ujar dai saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 Juni 2018.

Bhima menjelaskan permasalahan THR tersebut berawal dari nomenklatur gaji ke 13 dan 14 sekarang jadi THR plus tunjangan kinerja. Efek yang ditimbulkan, menjadi lebih rumit karena tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran untuk memberikan THR plus.

Simak: INDEF: Kinerja Utang Luar Negeri Kurang Produktif 

Menurut Bhima, Pemda bisa saja menggunakan pos anggaran belanja lain. Namun akan jadi masalah ketika dana pembangunan infrastruktur jadi mangkrak, akibat digunakan untuk membiayai THR. "Juga siap-siap jadi temuan BPK," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta tunjangan hari raya atau THR untuk pegawai negeri sipil (PNS) baik pusat maupun daerah dapat diberikan dalam satu atau dua hari ke depan. Ia optimistis hal tersebut bisa terlaksana karena seluruh daerah atau sebanyak 542 daerah sudah menganggarkan THR tersebut.

Baca: Indef: Target Pertumbuhan Ekonomi dari Sri Mulyani Tak Realistis

"Sampai saat ini, sudah sekitar 380-an daerah yang menyalurkan THR. Ini tinggal proses penyelesaian saja," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis, 7 Juni 2018. "Ada yang mungkin sudah diberikan minggu yang lalu. Ada yang baru diberikan minggu ini. Jadi tinggal sehari dua hari ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah."

Selain itu, Kementerian Keuangan menegaskan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil atau PNS daerah merupakan tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah telah mendapatkan transfer dana APBN melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam formulasi telah memperhitungkan adanya anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Ekonomi 2019 Tumbuh 5,4-5,8 Persen

Namun dalam perkembangannya, sejumlah pemerintah daerah masih ragu untuk menyalurkan THR pada awal Juni 2018. Pasalnya, meski sudah menganggarkan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, tidak mengalokasikan tunjangan kinerja maupun tambahan penghasilan dalam APBD.

Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 telah mengamanatkan pemberian THR yang mencakup keseluruhan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Untuk mengatasi persoalan ini, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kepada Gubernur, Bupati maupun Walikota, agar pemerintah daerah yang belum menyediakan atau tidak tersedia anggaran, untuk melakukan pergeseran anggaran.

Pergeseran anggaran untuk penyediaan dana THR atau gaji ke-13 sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ dan Nomor 903/3387/SJ. Surat itu menyebutkan sumber dana THR dan gaji ke-13 ini berasal dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan atau menggunakan kas yang tersedia.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan pemberian THR maupun gaji ke-13 oleh pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018.

Simak: INDEF: 39 Persen Utang Indonesia Dikuasai Asing 

Untuk itu, Boediarso mengharapkan pemerintah daerah bisa melaksanakan kewajiban pemberian THR maupun gaji ke-13 sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku dengan memperhitungkan penganggaran maupun tunjangan PNS daerah. "Dalam susunan pedoman penyusunan APBD Kemendagri di Permendagri 33 itu sudah ada dan diatur pengawasannya mulai dari pusat ke daerah di dalam PP," katanya.






Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

3 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

3 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid menjelaskan ancaman resesi global tahun depan akan berdampak terhadap sektor keuangan.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

9 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Paylater Meningkatkan Belanja Konsumen hingga Tiga Kali Lipat, Simak Tips dari Ekonom

9 hari lalu

Paylater Meningkatkan Belanja Konsumen hingga Tiga Kali Lipat, Simak Tips dari Ekonom

Di tengah kemudahan belanja dengan Paylater, ekonom mengingatkan konsumen antara kebutuhan dan keinginan.


Jokowi Minta Ekonom Berpikir Bak Kancil yang Melompat-lompat

23 hari lalu

Jokowi Minta Ekonom Berpikir Bak Kancil yang Melompat-lompat

"Karena keadaan tidak normal, dibutuhkan pemikiran yang Abunawas, yang kancil-kancil gitu, agak melompat-lompat," kata Jokowi kepada para ekonom.


Dampak Harga BBM Naik, Pengamat: Inflasi Pangan Bisa Lebih dari 8 Persen

26 hari lalu

Dampak Harga BBM Naik, Pengamat: Inflasi Pangan Bisa Lebih dari 8 Persen

Harga kebutuhan pokok terpantau belum melonjak setelah kenaikan harga BBM.


Moeldoko Beberkan Lokasi yang Cocok untuk Penanaman Sorgum: Sulawesi hingga NTT

48 hari lalu

Moeldoko Beberkan Lokasi yang Cocok untuk Penanaman Sorgum: Sulawesi hingga NTT

Menurut Moeldoko, pembudidayaan sorgum penting dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan menyusul kondisi ketidakpastian global saat ini.


Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Diprediksi Mentok 5 Persen, Indef: Tak Ada Momentum

54 hari lalu

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Diprediksi Mentok 5 Persen, Indef: Tak Ada Momentum

Pertumbuhan ekonomi hanya akan mentok di level 5 persen karena faktor musiman yang menopang kegiatan selama kuartal II sudah lewat.


INDEF: Inflasi Tinggi Bakal Berdampak Langsung ke Warga Miskin

54 hari lalu

INDEF: Inflasi Tinggi Bakal Berdampak Langsung ke Warga Miskin

Kenaikan harga bahan pokok yang menyebabkan inflasi ditengarai bakal menambah ketidakpastian ekonomi bagi warga miskin.


Tarif Pesawat Diprediksi Terus Sumbang Inflasi hingga Akhir Tahun

56 hari lalu

Tarif Pesawat Diprediksi Terus Sumbang Inflasi hingga Akhir Tahun

Tauhid Ahmad memproyeksikan tarif angkutan udara akan terus memberikan kontribusi terhadap inflasi tinggi hingga akhir 2022.