Gubernur Jatim Klaim Pemberian THR Tak Bebani Fiskal Daerah

Soekarwo. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengklaim tak ada permasalahan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Tidak ada masalah mengenai beban fiskal, sebab anggarannya telah ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. Jadi, kami sudah punya tradisi bahwa hari raya seperti ini disisihkan," ujarnya di Surabaya, Kamis, 7 Juni 2018.

Soekarwo juga mengaku tak kebingungan saat kebijakan mengenai pemberian THR dibebankan pada Pemerintah Daerah. Meski tak menjelaskan rinci soal besaran anggaran yang disiapkan, ia memastikan ada penyesuaian soal besaran THR yang bakal diterima PNS.

Baca: Jokowi Minta 1-2 Hari ke Depan Seluruh THR PNS Sudah Cair

Artinya, kata Soekarwo, besaran yang diperoleh PNS bisa satu kali gaji, kurang, bahkan lebih yang didapat. "Kita ini kan orang, bukan mesin yang harus memakai patokan sekian dan sekian. Pendekatannya tidak bisa mekanik, tapi juga kemanusiaan," ucapnya.

Terkait kebijakan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pemberian THR dibebankan pada APBD masing-masing daerah dan mendapat reaksi beragam, Soekarwo menyebutkan punya solusi. Ia mengusulkan agar kepala daerah mengirim surat untuk ke DPRD.

Baca: Daftar Pemda yang Tak Masukkan Tunjangan dalam Pemberian THR

Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah yang belum menganggarkan THR bisa melakukan pendahuluan Perubahan APBD. "Tapi kepala daerah yang harus mengirim surat ke DPRD untuk dilakukan kebijakan tersebut," kata Soekarwo yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tmur itu. 

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Risma Tri Rismaharini mengatakan pembayaran THR berpotensi membebani APBD Kota Pahlawan. "Kalau besar kan membebani. Berat, ya. Mosok nggawe (masa menggunakan) APBD?" tuturnya.

Baca: JK: Pemda Seharusnya Sejak Awal Anggarkan THR untuk PNS

Risma melanjutkan, pemberian THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah dilakukan sebelumnya. "Ya, enggak, lah. Enggak wajib. Baru tahun ini. Tahun kemarin-kemarin enggak ada. Enggak ada, baru tahun ini," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sebanyak 542 daerah, yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota, telah menganggarkan THR yang dalam nomenklatur di daerah disebut gaji ke-14. "Poin saya, semua daerah sudah menganggarkan di dalam APBDnya," ucapnya.

Adapun hingga Selasa sore lalu, Rp 9,19 triliun atau 83,4 persen dari total anggaran tunjangan hari raya atau THR PNS 2018 sudah dibayarkan. "Jadi seluruh dana THR ini untuk PNS sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan," kata Sri Mulyani.

ANTARA | CAESAR AKBAR






Megawati Perintahkan Tiga Pilar PDIP Bantu Korban Insiden Kanjuruhan

9 jam lalu

Megawati Perintahkan Tiga Pilar PDIP Bantu Korban Insiden Kanjuruhan

Tiga pilar harus bertakziah dan memberi bantuan kepada keluarga korban.


Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

14 jam lalu

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19.


Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

16 jam lalu

Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan pidato kepada lulusan 2.397 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN hari ini.


Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

3 hari lalu

Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih lebih baik ketimbang negara lain.


Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

3 hari lalu

Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

Sri Mulyani mengatakan depresiasi rupiah masih lebih rendah ketimbang negara lain, yakni 6,1 persen.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

4 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

4 hari lalu

Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, akumulasi defisit fiskal Indonesia selama masa Covid-19 sangat rendah dibanding negara-negara lain.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

4 hari lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

4 hari lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

4 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.