Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darmin Ragu Online Single Submission Diresmikan Sebelum Lebaran

image-gnews
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), (dari kiri) Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah berbincang sebelum memberikan keterangan pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, 28 Mei 2018. Pemerintah memastikan adanya penguatan koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan reformasi. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), (dari kiri) Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah berbincang sebelum memberikan keterangan pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, 28 Mei 2018. Pemerintah memastikan adanya penguatan koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan reformasi. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut sistem perizinan terpadu atau online single submission segera diresmikan.

"Saya sebenarnya tinggal minta waktu presiden bisanya kapan," ujar Darmin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Namun, ia ragu sistem perizinan itu bisa bergulir sebelum Lebaran.

Baca juga:Jokowi Akan Paksa Online Single Submission Segera Diterapkan

Alasannya, tinggal tersisa dua hari kerja sebelum memasuki masa cuti bersama hari raya Idul Fitri. Darmin pun masih menunggu Presiden meneken Peraturan Pemerintah yang mengatur sitem perizinan itu.

"Hari ini syukur-syukur bisa diteken. Kalau ditekennya besok, saya mau apa? Jadi lebih baik saya enggak janji sebelum Lebaran," ujar Darmin. Sehingga, ia memperkirakan sistem itu akan mulai bergulir paling tidak setelah Lebaran.

Kemenko Perekonomian ditunjuk memegang terlebih dahulu sitem perizinan itu lantaran Badan Koordinartor Penanaman Modal menyatakan belum siap. Darmin berujar lembaga yang dipimpin oleh Thomas Lembong itu akan bersiap memegang online single submission enam bulan ke depan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menjelang peresmian sistem perizinan itu, Darmin mengatakan Kementeriannya telah melakukan uji coba sistem dengan melibatkan banyak pengusaha. Dari uji coba itu, ada beberapa masukan ihwal online single submission.

"Misalnya yang membuat IT membayangkan yang entry adalah direktur utama. Ternyata belum tentu kan. Nah itu diperbaiki lagi. Itu kan biasa," kata Darmin.

Lebih lanjut, Darmin mengatakan secara operasional sumber daya manusia yang akan dikerahkan untuk mengoperasikan sistem perizinan itu akan berasal dari Indonesian Nasional Single Window.

SDM itu akan bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi. "Kalau untuk IT, saya sudah punya orangnya," kata Darmin. "Kalau ada pertanyaan kenapa lambat atau kenapa, namanya juga baru, tidak selalu seratus persen seperti yang dibayangkan."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

32 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendag Zulkifli Hasan Tunda Pelaksanaan Permendag 36/2023, Soal Apa? Begini Bunyinya

Mendag Zulkifli Hasan nyatakan Permendag 36/2023 akan ditunda sebagian. Ini peraturan soal apa? Begini bunyi aturannya.


Terbitkan 7,1 Juta Nomor Induk Berusaha Via OSS, BKPM: Didominasi Usaha Mikro Kecil

31 Desember 2023

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Terbitkan 7,1 Juta Nomor Induk Berusaha Via OSS, BKPM: Didominasi Usaha Mikro Kecil

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan sebanyak 7.146.105 nomor induk berusaha (NIB).


Ada Sekolah Butuh Bebaskan Lahan tapi Ditolak Heru Budi, Kenapa?

9 November 2023

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan sidak pembangunan Kantor Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, Kamis 2 November 2023. ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Ada Sekolah Butuh Bebaskan Lahan tapi Ditolak Heru Budi, Kenapa?

Di hadapan sejumlah anak buah yang dikumpulkannya, Heru Budi menegaskan, "Pemda DKI tidak seperti itu!"


Bahlil Akui OSS untuk Izin Usaha Terkendala Persetujuan Lingkungan, Tata Ruang, dan IMB

15 Desember 2022

Seorang pelaku usaha tengah mencoba layanan Online Single Submission atau OSS alias Perizinan Online Terpadu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018. Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution resmi meluncurkan Sistem OSS atau Perizinan Online Terpadu yang mempermudah perizinan berusaha. TEMPO/Tony Hartawan
Bahlil Akui OSS untuk Izin Usaha Terkendala Persetujuan Lingkungan, Tata Ruang, dan IMB

Bahlil mengatakan BKPM hanya menyiapkan aplikasi Online Single Submission (OSS) saja, tapi data-datanya ada di kementerian teknis.


Holywings Gatot Subroto Club V Berganti Nama Jadi W Superclub, Ini Kata Pemprov DKI

2 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Benni Agus Chandra saat ditemui di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Holywings Gatot Subroto Club V Berganti Nama Jadi W Superclub, Ini Kata Pemprov DKI

Kepala Dinas PTSP DKI angkat bicara soal kembali dibukanya Holywings Gatot Subroto Club V.


Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

15 September 2022

Kios Jakpreneur binaan Dinas UMKM DKI di Jalan Jenderal Sudirman-M.H Thamrin, Jakarta Pusat, 12 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi
Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DKI kini membuka gerai memulai usaha tempat konsultasi bagi warga yang ingin merintis usaha.


Kemenhub: Kolaborasi Intensif Seluruh Pihak, Kunci Pelayanan Perizinan Usaha Lancar

2 September 2022

Menteri Perhubungan Budi Karya saat menghadiri Super Air Jet First Anniversary dan SAJ Fashion Show di Terminal 1B Bandara Soekarno Hatta, Senin, 22 Agustus 2022.  Dok. Istimewa
Kemenhub: Kolaborasi Intensif Seluruh Pihak, Kunci Pelayanan Perizinan Usaha Lancar

Uji petik dilakukan di Kemenhub dan dinilai oleh Tim Penilai dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).


Dinas Parekraf DKI Awasi Sejumlah Hotel di Kebayoran Lama Gara-gara Tarian Erotis

3 Agustus 2022

Ilustrasi pesta. Foto : Freepik
Dinas Parekraf DKI Awasi Sejumlah Hotel di Kebayoran Lama Gara-gara Tarian Erotis

Dinas Parekraf DKI melakukan pembinaan terhadap hotel tempat digelarnya tarian erotis itu diminta untuk menaati peraturan. Kantongi izin OSS BKPM.


BKPM Terbitkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha, 98 persen adalah Pelaku UKM

21 Juli 2022

Presiden Joko Widodo meminta pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menunjukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perseorangan saat penyerahan di Jakarta, Rabu 13 Juli 2022. Presiden memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 2.500 pelaku UMK dari Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
BKPM Terbitkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha, 98 persen adalah Pelaku UKM

BPKM saat ini telah menerbitkan sebanyak 1.552.994 Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission di seluruh wilayah Indonesia.


Malam Ini, WhatsApp Daftar PSE Kominfo

19 Juli 2022

Seorang perempuan melihat logo Facebook di iPad dalam ilustrasi foto yang diambil 3 Juni 2018. [REUTERS / Regis Duvignau / Ilustrasi]
Malam Ini, WhatsApp Daftar PSE Kominfo

WhatsApp tercatat telah mendaftar sistem Online Single Submission (SSO) untuk syarat PSE) Lingkup Privat untuk tetap beroperasi di Indonesia.