TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memediasi soal akan mogok pilot Garuda Indonesia.
"Oh iya (mediasi), saya pun akan bertemu nanti hari Senin," kata Budi Karya Sumadi sambi mengecek persiapan mudik lebaran di Pelabuhan Merak, Banten, 2 Juni 2018.
Budi mengatakan prihatin mendengar rencana mogok tersebut. Budi melihat ada miss komunikasi antara manajemen Garuda Indonesia dengan pilot serikat kerja.
Simak: Tak Hanya Sekali, Ini Catatan Mogok Kerja Pilot Garuda Indonesia
Budi berharap agar pilot berpikir jernih, terlebih di masa mudik yang akan datang sebentar lagi. Menurut Budi, hal ini mengancam hajat hidup banyak masyarakat. "Saya menghimbau jangan lakukan itu," ujar Budi.
Budi juga meminta pada Direktur Utama Garuda dan Angkasa Pura 2 untuk berkomunikasi supaya ada jalan keluar bagi mereka.
"Saya bisa mengerti kalau mereka ada masalah, tapi jangan masyarakat ini disandra. Ini suatu perbuatan kurang baik, kami mengajurkan coba berpkir dengan hati," kata Budi.
Rencana mogok tersebut sudah diumumkan sejak 2 Mei 2018. Saat itu, para pilot dan karyawan Garuda melakukan konfrensi pers dan menunggu selama satu bulan agar tuntuannya diperhatikan oleh pemerintah.
Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Bintang Hardiono mengatakan permasalahan yang memicu para karyawan Garuda untuk melakukan aksi mogok ialah masalah menejemen internal PT Garuda. "Ini bukti kecintaan kami pada Garuda Indonesia," ujar Bintang.
Lebih lanjut Budi Karya mengatakan belum mengantisipasi jika nantinya pilot Garuda benar-benar mogok. "Saya tidak berharap, jadi tadi tidak berpikir untuk antisipasi. Saya berpikir bahwasannya teman-teman serikat kerja dan pilot itu punya hati untuk tidak melakukan itu.
Sebelumnya, para karyawan Garuda memberikan masukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, soal kekrisuhan yang terjadi di internal PT Garuda. Namun, kata Bintang, Rini tidak memberikan respon yang diharapkan.
Atas respon yang tidak seperti yang diinginkan, maka karyawan Garuda beserta para awak terbang, mengumumkan akan melakukan aksi mogok kerja. "Rencana Mogok tersebut nantinya akan kami beritahu ke Publik paling lambat tujuh hari sebelum mogok dilakukan," tutur Bintang.
Pada 2 Mei 2018 lalu, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) mengancam akan mogok kerja jika tuntutan mereka tidak dikabulkan manajemen Garuda. Salah satu tuntutan mereka ialah dicopotnya Linggarsari Suharso dari jabatannya sebagai Direktur Personalia Garuda.
Ketua Umum Sekarga Ahmad Irvan Nasution mengatakan tuntutan pencopotan tersebut disebabkan perilaku Linggarsari dianggap tidak mumpuni untuk mengemban tanggung jawab sebagai salah satu direktur di Garuda. “Yang jelas, kurangi jumlah direksi dan direktur personalia diganti,” tuturnya.
Hubungan tidak harmonis antara Linggarsari dan karyawan Garuda, kata Ahmad, disebabkan kebijakan kekaryawanan yang dibuat tidak didiskusikan lebih dulu dengan perwakilan karyawan. Sekarga menganggap Linggarsari tidak layak menjadi salah satu pemimpin di Garuda.
Menanggapi ancaman mogok kerja tersebut, Linggarsari, dalam keterangan tertulis, mengatakan membuka ruang diskusi antara karyawan dan direksi atas permasalahan ini. “Pada prinsipnya, kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan Sekarga dan APG untuk berdiskusi dan bermusyawarah,” ujar Direktur Personalia Garuda Indonesia tersebut.
