Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Bisa Bayar THR PNS, Jawa Barat Siapkan Sejumlah Strategi

image-gnews
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Musrenbang Jabar di Hotel Intercontinental, Jalan Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten Bandung, Kamis ,12 April 2018. (dok Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Musrenbang Jabar di Hotel Intercontinental, Jalan Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten Bandung, Kamis ,12 April 2018. (dok Pemprov Jabar)
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menambah pendapatan daerah dengan program pembebasan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan. Hal ini dilakukan agar bisa membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS).

“Beban THR itu di APBD. Kalau tidak kreatif, berarti ngambil APBD yang ada. Artinya, mengurangi kegiatan yang ada. Saya kira masing-masing daerah punya inovasi masing-masing," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Kamis, 31 Mei 2018.

Baca: Kontroversi Kenaikan THR PNS, Pemerintah Harus Waspadai Hal Ini

Aher mengatakan anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS di Jawa Barat untuk lebih dari 38 ribu pegawai menembus Rp 200 miliar. “THR itu take home pay, yakni gaji pokok, tunjangan daerah, tunjangan jabatan, seluruhnya, bukan hanya gaji pokok. Itu dari APBD dan sebagian dana transfer (dari pemerintah pusat). Dana gaji itu dana perimbangan sebagian, dana APBD sebagian,” ucapnya.

Untuk menambal kebutuhan membayarkan THR dan gaji ke-13 itu, Pemprov Jawa Barat kemarin mengumumkan membuka lagi program pembebasan denda pajak kendaraan dan biaya balik nama kendaraan bekas. Pemprov Jawa Barat memberikan fasilitas pembebasan denda pajak dan biaya balik nama kendaraan dalam dua bulan. “Selama dua bulan, Juli-Agustus 2018,” ujar Aher.

Aher optimistis fasilitas pembebasan denda pajak dan biaya balik nama kendaraan itu akan mendongkrak pendapatan Jawa Barat. “Target pendapatan di luar rencana pendapatan semula itu ada tambahan Rp 750 miliar,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Jawa Barat mematok target pendapatan dalam APBD yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan tahun 2018 sebesar Rp 11,8 triliun. “Total pajak kendaraan Rp 11,1 triliun. Dari situ, ada tambahan Rp 750 miliar. Jadi 11,8 triliun naiknya,” ucap Aher.

Aher mengatakan cara serupa pernah dilakukannya saat pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp 400 miliar. Saat itu, Pemprov Jawa Barat menggelar program pembebasan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bekas selama tiga bulan.

“Kami punya pengalaman pada 2016 melakukan hal yang sama seperti ini selama tiga bulan. Kami (saat itu) mendapatkan tambahan pendapatan Rp 900 miliar. Sekarang kami buka lagi untuk periode kedua selama dua bulan. Insya Allah, targetnya Rp 700 miliar lebih,” ujar Aher.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto menuturkan, dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut, warga hanya membayar tunggakan pajaknya saja. Sedangkan untuk pembebasan biaya balik nama kendaraan hanya untuk kendaraan bekas atau BBNKB II. “Tidak ada pokok, tidak ada denda, bebas,” ucapnya.

Dadang mengatakan fasilitas tersebut diberikan terbatas selama Juli-Agustus 2018. “Selama dua bulan. Kalau lewat Agustus, normal kenanya,” ujarnya menjelaskan lebih detail soal inovasi menggenjot pendapatan daerah untuk menambal kebutuhan pembayaran THR tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pantau Hoaks dan Netralitas ASN, Kominfo Ingatkan Ada Sanksi Teguran hingga Pidana

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Pantau Hoaks dan Netralitas ASN, Kominfo Ingatkan Ada Sanksi Teguran hingga Pidana

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan pihaknya ikut memantau netralitas ASN.


52 Tahun Korpri, Terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia dan 5 Janji yang Harus Ditaati

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Rakernas Korpri ini bertepatan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN menjadi undang-undang (UU) di rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Adapun Rakernas Korpri ini mengambil tema
52 Tahun Korpri, Terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia dan 5 Janji yang Harus Ditaati

Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia berusia 52 tahun. Berikut isi 5 janji yang harus dipatuhi anggota Korpri di seluruh Indonesia.


Terkini: Konsep Kota Metaverse yang Akan Dibangun Prabowo, Gaji PNS dengan Skema Single Salary Mencapai Rp 11 Juta

7 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab pertanyaan panelis saat menghadiri Dialog Publik di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Dialog publik tersebut bertujuan untuk menguji pengetahuan, wawasan serta gagasan calon presiden dan calon wakil presiden sehingga pada Pemilu 2024 masyarakat menjadi warga yang cerdas dalam memilih pemimpin. ANTARA FOTO/Moch Asim
Terkini: Konsep Kota Metaverse yang Akan Dibangun Prabowo, Gaji PNS dengan Skema Single Salary Mencapai Rp 11 Juta

Terkini: Bagaimana konsep kota Metaverse yang akan dibangun Prabowo jika jadi presiden? Gaji PNS skema single salary mencapai Rp 11 juta.


Kisaran Gaji PNS dengan Skema Single Salary, Mencapai Rp 11 Juta

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kisaran Gaji PNS dengan Skema Single Salary, Mencapai Rp 11 Juta

Berikut kisaran gaji PNS (pegawai negeri sipil) dengan skema single salary. Nilainya mencapai lebih dari Rp 11 juta per bulan.


Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

9 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan pendanaan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.


Daftar Gaji Pokok PNS Lengkap untuk Semua Golongan

10 hari lalu

Ketahui apa itu tunjangan, jenis, dan bedanya dengan gaji. Foto: Canva
Daftar Gaji Pokok PNS Lengkap untuk Semua Golongan

Gaji pokok PNS bisa berbeda-beda tergantung golongannya. Untuk mengetahui mengenai besaran gaji pokok PNS, simak informasi di bawah ini.


Skema Baru Gaji ASN, Ini Perbedaan Single Salary, Remuneration Mix, dan Total Rewards

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Skema Baru Gaji ASN, Ini Perbedaan Single Salary, Remuneration Mix, dan Total Rewards

Pemerintah membuat sistem penggajian baru untuk ASN yang meliputi PNS dan PPPK. Penggajian baru itu akan menggunakan skema single salary.


Kemenpan RB Ungkap 3 Alasan di Balik Perubahan Skema Gaji ASN

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemenpan RB Ungkap 3 Alasan di Balik Perubahan Skema Gaji ASN

Kemenpan RB sedang menggodok sistem penggajian baru bagi ASN termasuk PNS dan PPPK. Apa alasannya?


Pemerintah Susun Skema Baru Gaji ASN, Berlaku untuk Semua PNS dan PPPK

13 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Pemerintah Susun Skema Baru Gaji ASN, Berlaku untuk Semua PNS dan PPPK

Pemerintah menyusun skema penggajian baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.


Kemenpan RB Godok Sistem Penggajian Baru, Ini Perbandingan Gaji PNS dengan Pegawai BUMN Sekarang

14 hari lalu

Aktivitas karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI pada hari pertama masuk kerja kebijakan Work From Home (WFH) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Kebijakan tersebut terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 serta untuk menurunkan tingkat pencemaran polusi udara di DKI Jakarta. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kemenpan RB Godok Sistem Penggajian Baru, Ini Perbandingan Gaji PNS dengan Pegawai BUMN Sekarang

Kemenpan RB belum bisa membocorkan besaran gaji pada skema penggajian yang baru.