Agar Bisa Bayar THR PNS, Jawa Barat Siapkan Sejumlah Strategi

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri Musrenbang Jabar di Hotel Intercontinental, Jalan Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten Bandung, Kamis ,12 April 2018. (dok Pemprov Jabar)

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menambah pendapatan daerah dengan program pembebasan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan. Hal ini dilakukan agar bisa membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS).

“Beban THR itu di APBD. Kalau tidak kreatif, berarti ngambil APBD yang ada. Artinya, mengurangi kegiatan yang ada. Saya kira masing-masing daerah punya inovasi masing-masing," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Kamis, 31 Mei 2018.

Baca: Kontroversi Kenaikan THR PNS, Pemerintah Harus Waspadai Hal Ini

Aher mengatakan anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS di Jawa Barat untuk lebih dari 38 ribu pegawai menembus Rp 200 miliar. “THR itu take home pay, yakni gaji pokok, tunjangan daerah, tunjangan jabatan, seluruhnya, bukan hanya gaji pokok. Itu dari APBD dan sebagian dana transfer (dari pemerintah pusat). Dana gaji itu dana perimbangan sebagian, dana APBD sebagian,” ucapnya.

Untuk menambal kebutuhan membayarkan THR dan gaji ke-13 itu, Pemprov Jawa Barat kemarin mengumumkan membuka lagi program pembebasan denda pajak kendaraan dan biaya balik nama kendaraan bekas. Pemprov Jawa Barat memberikan fasilitas pembebasan denda pajak dan biaya balik nama kendaraan dalam dua bulan. “Selama dua bulan, Juli-Agustus 2018,” ujar Aher.

Aher optimistis fasilitas pembebasan denda pajak dan biaya balik nama kendaraan itu akan mendongkrak pendapatan Jawa Barat. “Target pendapatan di luar rencana pendapatan semula itu ada tambahan Rp 750 miliar,” tuturnya.

Pemerintah Jawa Barat mematok target pendapatan dalam APBD yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan tahun 2018 sebesar Rp 11,8 triliun. “Total pajak kendaraan Rp 11,1 triliun. Dari situ, ada tambahan Rp 750 miliar. Jadi 11,8 triliun naiknya,” ucap Aher.

Aher mengatakan cara serupa pernah dilakukannya saat pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp 400 miliar. Saat itu, Pemprov Jawa Barat menggelar program pembebasan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bekas selama tiga bulan.

“Kami punya pengalaman pada 2016 melakukan hal yang sama seperti ini selama tiga bulan. Kami (saat itu) mendapatkan tambahan pendapatan Rp 900 miliar. Sekarang kami buka lagi untuk periode kedua selama dua bulan. Insya Allah, targetnya Rp 700 miliar lebih,” ujar Aher.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto menuturkan, dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut, warga hanya membayar tunggakan pajaknya saja. Sedangkan untuk pembebasan biaya balik nama kendaraan hanya untuk kendaraan bekas atau BBNKB II. “Tidak ada pokok, tidak ada denda, bebas,” ucapnya.

Dadang mengatakan fasilitas tersebut diberikan terbatas selama Juli-Agustus 2018. “Selama dua bulan. Kalau lewat Agustus, normal kenanya,” ujarnya menjelaskan lebih detail soal inovasi menggenjot pendapatan daerah untuk menambal kebutuhan pembayaran THR tersebut.






Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

2 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

9 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

9 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

12 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

13 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

15 hari lalu

Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

ASN profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi


Cerita Istri Pegawai Bapenda Semarang yang Hilang saat Jadi Saksi Kasus Korupsi

16 hari lalu

Cerita Istri Pegawai Bapenda Semarang yang Hilang saat Jadi Saksi Kasus Korupsi

Pada pukul 02.00 dini hari, Onee ketiduran dan terbangun sejam setelahnya. Namun suaminya yang bekerja di Bapenda Kota Semarang belum pulang.


Menteri Bahlil Cerita Kala Investasi Asing Masuk, Pengusaha Daerah Ditinggalkan

22 hari lalu

Menteri Bahlil Cerita Kala Investasi Asing Masuk, Pengusaha Daerah Ditinggalkan

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengingatkan generasi muda untuk menjadikan daerah sebagai tuan di negeri sendiri.


PNS di Kudus Jadi Tersangka Pengepul BBM Bio Solar, Dijual Lagi Rp 8.500 per Liter

25 hari lalu

PNS di Kudus Jadi Tersangka Pengepul BBM Bio Solar, Dijual Lagi Rp 8.500 per Liter

Abdul Wahab, 42 tahun, mengaku menjalankan bisnis jual beli BBM jenis bio solar bersubsidi tersebut sejak tiga bulan terakhir


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

31 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?