TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih menghitung besaran subsidi tambahan untuk PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Sri Mulyani berujar akan membicarakannya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
"Kita terus menghitung dan nanti akan ada pertemuan bersama-sama dengan pak Jonan dan bu Rini," kata Sri Mulyani di auditorium Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berencana menambah subsidi untuk PT Pertamina dan PT PLN. Tujuannya untuk menjaga ketahanan ekonomi kedua perusahaan pelat merah itu.
Baca juga: Konsumsi BBM Selama Libur Lebaran Diramalkan Naik 14 persen
Sri Mulyani tak menyebut waktu persis pertemuan dengan Jonan dan Rini. Menurut dia, pemerintah memperhatikan kondisi BUMN seperti Pertamina dan PLN. Harapannya agar keduanya bisa menjalankan penugasan pemerintah sekaligus memiliki neraca keuangan dan tata kelola yang membaik.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira Adhinegara, menyebut perlunya penambahan subsidi untuk Pertamina dan PLN. Bhima memprediksikan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar minimum Rp 10 triliun. Prediksi itu dengan asumsi kenaikan Rp 1 ribu per liter dan harga Indonesia Crude Price (ICP) sekitar US$ 66 per barel.
Bhima berujar, pemerintah dapat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) untuk biaya subsidi Pertamina dan PLN. Menurut dia, SILPA per April 2018 mencapai Rp 133,6 triliun atau surplus Rp 10,4 triliun ketimbang SILPA tahun lalu sebesar Rp 123,2 triliun. "Jadi pemerintah punya cadangan dana untuk dimasukkan ke subsidi," ujar Bhima.
