Bappenas: Stunting Bisa Picu Kerugian Ekonomi 2 Persen dari PDB

Reporter

Ilustrasi anak dengan stunting. nyt.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, masalah stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, bisa mengakibatkan bonus demografi yang terjadi di Indonesia sia-sia.

Menurut Bambang, selama ini masalah stunting ini tidak disadari sebagai suatu permasalahan yang serius sementara Indonesia kini sudah mulai masuk masa bonus demografi. Masa tersebut diprediksi mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.

Baca juga: Tangani Stunting, BKKBN Fokus Peningkatan Kualitas PAUD

"Jadi persiapannya harus dari sekarang. Kalau kita tidak hati-hati, maka bonus demografi ini jadinya tidak menguntungkan bagi kita kalau kita tidak serius menangani masalah stunting," ujar Bambang saat diskusi dengan awak media bertajuk Cegah Stunting, lnvestasi Bersama untuk Masa Depan Anak Bangsa di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Pada 2030, angkatan usia produktif (15-64 tahun) diprediksi mencapai 68 persen dari total populasi dan angkatan tua (65 ke atas) sekitar 9 persen. Sementara itu, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan 37,2 persen atau sekitar 9 juta balita di Indonesia pada 2013 mengaiami stunting, artinya satu dari tiga balita di Indonesia menderita stunting.

"Target jangka panjang kita ya mengurangi stunting. Kita berharap angka sepertiga itu harus turun drastis dan tergantung dari langkah yang kita ambil. Oleh karena itu, harus terintegrasi supaya turunnya cepat," kata Bambang.

Pemerintah sendiri menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. Pada 2018, pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/kota pada 2019.

"Pelaksanaan padat karya di 100 kabupaten kota diharapkan bisa mendukung pengurangan stunting. Jadi yang paling penting dalam jangka pendek ini kita melibatkan banyak pihak," kata Bambang.

Ia menuturkan, penurunan stunting yang juga merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionai 2015-2019, harus sejalan dengan penurunan anemia, bayi dengan berat iahir rendah, bayi dengan berat badan di bawah rata-rata (underweight), anak dengan berat badan kurang untuk ukuran tinggi badannya (wasting), obesitas, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif.

Bambang menilai, mencegah stunting sangat penting untuk mencapai SDM Iindonesia yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program penurunan stunting dapat direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan di daerah.

"Sekarang kita akan lihat kesungguhan daerah. Kita sudah melakukan kampanye supaya stunting jadi isu di tingkat daerah. Stunting ini ada dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak ada satupun wilayah yang tidak kena. Jadi bukan main-main, ini serius," kata Bambang.

Dalam jangka panjang, stunting ternyata menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2016, jika PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp260-390 triliun per tahun.

Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting.






Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

1 jam lalu

Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

Peran blended finance ditargetkan meningkat secara signifikan, mengingat negara berkembang masih berkutat dengan berbagai tantangan


DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

2 jam lalu

DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

Setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan, pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang


G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

3 jam lalu

G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

Sejumlah fokus pembangunan dibahas di G20 DMM


Bagian dari Sherpa Track, Bapennas Angkat Empat Prioritas di DWG

3 jam lalu

Bagian dari Sherpa Track, Bapennas Angkat Empat Prioritas di DWG

DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010


Bulog Salurkan Beras Fortivit untuk Turunkan Stunting di Kalbar

1 hari lalu

Bulog Salurkan Beras Fortivit untuk Turunkan Stunting di Kalbar

Bantuan diberikan untuk 50 ibu hamil kurang energi kronik dan 30 balita rawan gizi.


Bulog Laksanakan Program Bulog Peduli Gizi

1 hari lalu

Bulog Laksanakan Program Bulog Peduli Gizi

Program Bulog Peduli Gizi akan terus berlangsung di berbagai daerah.


Cegah Stunting, Pastikan Kecukupan Protein Hewani pada Anak

2 hari lalu

Cegah Stunting, Pastikan Kecukupan Protein Hewani pada Anak

Dokter anak mengimbau orang tua memastikan kecukupan kebutuhan protein hewani anak untuk mencegah stunting.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

3 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

5 hari lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

7 hari lalu

Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

Jokowi menunjuk Bappenas Suharso Monoarfa jadi koordinator pelaksana di Dewan Pengarah Nasional untuk pencapaian sasaran SDGs