TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2018 -2024 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis. Jabatan teknis dan spesialis ini diprioritaskan untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
"Karena itu rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan," ujar Asman dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2018.
Baca: Beredar Laporan Penetapan CPNS 2018, MenPAN-RB: Itu Palsu
Pemerintah memerlukan spesialisasi keahlian, menurut Asman, agar perencanaan dan usulan aparatur sipil negara (ASN) baru bisa difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional atau daerah, dan sasaran Nawacita. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
Asman menjelaskan, saat ini jumlah ASN nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana dan administrasi sebesar 1,6 juta atau sekitar 38 persen. Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.
Indonesia dan dunia yang tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0, menurut Asman, harus diantisipasi. Era industri 4.0 ini di antaranya terlihat dari dominasi peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.
Oleh karena itu diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking. Selain itu ASN juga harus tetap memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas.
Adapun dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS, kata Asman, harus berdasarkan enam prinsip utama. Keenam prinsip itu yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya.
ANTARA
