Kamis, 20 September 2018

Sri Mulyani: 5 Tantangan Struktural Ekonomi 20 Tahun Reformasi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Pengerjaan revitalisasi Lapangan Banteng dibagi atas 2 zona. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Pengerjaan revitalisasi Lapangan Banteng dibagi atas 2 zona. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah 20 tahun reformasi bergulir, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada lima tantangan struktural utama yang harus diatasi.

    Pertama, pembangunan manusia. Jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 259 juta orang dan didominasi penduduk usia muda, tapi konsep pembangunan manusianya belum terumuskan dengan baik dan koheren.

    Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Ekonomi 2019 Tumbuh 5,4-5,8 Persen

    "Mulai dari pembangunan manusia sejak usia dini, pelayanan kesehatan universal yang baik, pembangunan pendidikan dan pelatihan, hingga rancangan jaring pengaman sosial dan pensiun yang dan sustainable," ungkap Sri Mulyani, Minggu, 21 Mei 2018.

    Kebijakan pendidikan dan kesehatan yang didelegasikan ke daerah diakui membuat koordinasi menjadi sulit dan kualitasnya tidak merata.

    Padahal, program pembangunan yang fokus pada perbaikan kualitas manusia menjadi sangat mendesak seiring revolusi teknologi--yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki produktivitas, daya saing, serta kualitas hidup bangsa.

    Kedua, kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah sebagai implikasi pembangunan manusia yang tertinggal. Menurut Sri Mulyani, penciptaan pekerjaan yang berkualitas dihadapkan pada kualitas rata-rata penduduk Indonesia yang hanya berpendidikan dasar dan menengah.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.