Komisioner Baru KPPU Petakan Skema Distribusi Pangan

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berjabat tangan dengan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Yudi Hidayat usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 2 Mei 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi berjabat tangan dengan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Yudi Hidayat usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 2 Mei 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha, menyebut sektor pangan menjadi prioritas kerja jajaran komisioner periode 2018-2023. Ia pun menyebut saat ini KPPU tengah melakukan pemetaan skema distribusi dari komoditas pangan.

    "Pangan ini adalah kebutuhan pokok rakyat yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan, makanya jadi fokus komisioner KPPU 2018-2023," tutur Toha di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

    Baca: KPPU: Kenaikan Harga Bawang Merah karena Produsen Lambat

    Dari situ, Toha menyebut KPPU telah mengidentifikasi simpul-simpul distribusi yang berpotensi menaikkan harga pangan. Nantinya KPPU akan dapat menemukan simpul mana yang juga berpotensi melakukan pelanggaran dalam upaya menaikkan harga tersebut.

    "Kami telah mengidentifikasi pelaku usaha yang punya posisi dominan yang mempunyai untuk melakukan penyalahgunaan. Yang berpotensi itu pelaku usaha yang besar," ujar dia.

    Meski begitu anggota Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih mengatakan belum bisa membuka pelaku usaha yang dimaksud. Menurutnya, KPPU saat ini masih dalam tahap pengawasan serta pemeriksaan.

    "Kami belum bisa menyebutkan, karena pelaku usaha sangat sensitif terhadap pemberitaan," ujar dia.

    Anggota Komisioner KPPU lainnya, Kodrat Wibowo, mengatakan beberapa komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, daging sapi, telur, dan minyak kelapa telah masuk ke dalam pengawasan KPU. Dari pemetaan yang tengah berlangsung, KPPU dapat menentukan apakah kenaikan harga yang terjadi normal, atau karena upaya para oknum pelaku usaha besar.

    Kedepannya, selama pemetaan, Kodrat pun meminta bantuan dari masyarakat. Ia meminta siapapun yang memiliki informasi penting terkait perilaku persaingan usaha yang tidak sehat maupun upaya monopoli agar segera melaporkannya ke KPPU.

    "Kami berharap masyarakat berpartisipasi. Kalau kenaikan harga karena demand meningkat, kami tidak bisa masuk. Tapi kalau sudah ada penimbunan, KPPU dan kepolisian baru bisa masuk," tutur dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.