20 Tahun Reformasi: Resep IMF, Obat Krisis 1997-1998?

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 22_ekbis_IMF

    22_ekbis_IMF

    TEMPO.CO, Jakarta - Sudah 20 tahun reformasi bergulir setelah Indonesia melewati masa krisis 1997/1998. Saat itu, Indonesia terpaksa berutang sebesar US$ 9,1 miliar kepada International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional untuk mengatasi krisis keuangan. Utang tersebut baru lunas di 2006.

    Badai krisis ekonomi 1997 membuat nyaris semua sendi perekonomian Indonesia dan sejumlah negara di Asia lumpuh. Tak ada jalan lain kecuali meminta bantuan ke IMF untuk mengatasi kondisi Indonesia yang nyaris bangkrut.

    Baca juga: BI: Perputaran Uang Sidang Tahunan IMF Capai Rp 4

    Awalnya pada 31 Oktober 1997, Indonesia menandatangani Letter of Intent atau LoI yang pertama dengan IMF sebagai wujud kesepakatan IMF untuk membantu memulihkan Indonesia. Kesepakatan itu berujung keputusan IMF untuk memberikan bantuan senilai SpecialDrawingRights atau SDR 7.338 juta kepada pemerintah Indonesia pada 5 November 1997. Pencairan pertama senilai SDR 2.200 juta atau sekitar 3.040 dolar AS.

    Dengan LoI yang pertama, keadaan keuangan Indonesia masih belum pulih. Lalu terjadilah LoI kedua yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998. Pinjaman IMF tersebut kemudian dicairkan secara bertahap hingga 2003. Setelah penandatanganan ini, kondisi Indonesia malah semakin buruk. Rupiah semakin terpuruk dan lebih buruk lagi efek dari likuidasi 16 bank. Rush terjadi di mana-mana. Penarikannya mencapai 30 persen dana pihak ketiga.

    Krisis likuiditas perbankan terjadi dan memicu bank mengambil kebijakan menaikkan bunga untuk menahan masyarakat agar tidak menarik uangnya dari bank. Bunga dinaikkan 10 persen hingga mencapai 60 persen.

    Langkah ini malah menjadi senjata makan tuan. Perbankan mengalami negativespread akibat biaya bunga lebih besar dari pendapatan bunga. Alhasil, ketika krisis terjadi, rupiah merosot tajam dan inflasi semakin tinggi membuat para pengusaha yang notabene adalah debitur perbankan menjadi kesulitan likuiditas. Banyak perusahaan jatuh bangkrut, terjadi kredit macet sementara biaya bunga bank terhadap deposan terus menumpuk.

    Alhasil, pada 4 April 1998, pemerintah membekukan lagi 7 bank swasta nasional. Kemudian pada 28 Mei 1998, Bank Central Asia (BCA) diambil alih oleh pemerintah dan berstatus BTO (BankTakeOver). Inflasi yang tinggi diperparah lagi pengurangan subsidi BBM pada 4 Mei 1998 akibat konsekuensi LoI IMF. Sementara itu kerusuhan massa dan konflik horisontal maupun vertikal terjadi dimana-mana. Ujungnya, membawa kejatuhan Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun.

    Warisan utang-utang Indonesia kepada IMF tersebut, baru lunas di era pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006. Sisa cicilan utang yang dijadwalkan jatuh tempo pada 2010 senilai total US$ 7,5 miliar, dipercepat pelunasannya pada 2006. Sebelumnya, pada Juni 2006, bank sentral telah membayar US$ 3,7 miliar kepada IMF.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia kala itu, Hartadi A. Sarwono, mengatakan, total sisa pembayaran utang ke IMF yang dibayarkan adalah US$ 3,2 miliar. Perinciannya, US$ 3,1 miliar sisa utang pokok dan sisanya bunga utang. Menurut dia, percepatan pelunasan ini menghemat biaya negara. "Setelah dikurangi dengan biaya penalti karena mempercepat pembayaran (senilai US$ 500 ribu), kita bisa save US$ 21,5 juta," kata dia.

    Ketika banyak orang mengkritik, IMF mengklaim telah memainkan peranan positif dalam membantu memulihkan ekonomi Asia saat diterpa krisis keuangan pada 1997. IMF memberikan bantuan dana yang besar untuk pemulihan tersebut. IMF berdalih langkah-langkah yang ditetapkan mereka tidak segera membuahkan hasil karena kurangnya transparansi atau keterbukaan.

    Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan, anjloknya rupiah ke level Rp 14.000 dalam beberapa hari terakhir secara psikologis membangkitkan trauma masyarakat akan peristiwa krisis 1998. Dia menilai, saat ini kondisi pelemahan rupiah mirip dengan yang terjadi dengan gejala krisis ekonomi pada 1998. Bila saat ini dibandingkan dengan kondisi 20 tahun lalu, Tony melihat fundamental ekonomi Indonesia berada di posisi yang lebih baik.

    Namun begitu, Tony menyebutkan ada perbedaan mendasar terkait kondisi krisis pada 1998 dengan saat ini. Pada 20 tahun silam terjadi krisis karena ada indikator utang luar negeri oleh swasta yang jatuh tempo. Jumlah utang yang sangat besar dan tidak diimbangi dengan cadangan devisa yang cukup membuat rupiah terpuruk makin dalam.

     "Kenapa terjadi krisis pada 1998? Karena ada satu indikator yang terluput dari perhatian BI saat itu, yakni utang luar negeri oleh swasta yang jatuh tempo," ujar Tony dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Gonjang-Ganjing Rupiah' di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.

    Saat itu, kata Tony, peraturan devisa memang memperbolehkan pihak swasta untuk bebas berutang ke luar negeri dan tidak tercatat. "Ketika utang pemerintah dan swasta yang jatuh tempo tidak balance dengan cadangan devisa yang ada, terjadilah depresiasi rupiah yang sangat dalam. Ini satu titik lemah Bank Indonesia, Bank Dunia, dan IMF saat itu," tuturnya.

    Setelah krisis 1998 itu, Indonesia sudah mulai belajar dan mencatatkan utang swasta. Sehingga dengan data yang ada, bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kendati demikian, struktur ekonomi Indonesia saat ini dinilai kurang kuat karena tidak berorientasi kepada ekspor.

    Di tengah rupiah yang melemah, kritik kembali menyerang pemerintah karena pertemuan tahunan IMF-World Bank bakal digelar di Bali pada 12-14 Oktober 2018. Anggaran perhelatan akbar itu sekitar Rp 800 miliar. Banyak komentar negatif masyarakat di sosial media yang menyebutkan acara tersebut menghamburkan uang negara, saat kondisi perekonomian Indonesia tidak cukup stabil.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau Sri Mulyani meradang mendengarkan komentar tersebut. Kamis lalu, saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pejabat eselon III di Kementerian Keuangan, perempuan yang akrab disapa Ani itu mengingatkan kepada jajarannya untuk dapat menjelaskan hal tersebut kepada publik. "AnnualMeetingIMF-WorldBank ini bukan pesta, bukan penghamburan uang," ujar Sri Mulyani dengan nada sedikit tinggi.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selaku ketua panitia nasional (PanNas) penyelenggara acara juga berkali-kali mengatakan, perhelatan akbar tersebut akan lebih banyak menguntungkan Indonesia. Estimasi pemerintah, pertemuan itu akan dihadiri lebih dari 15 ribu peserta yang di antaranya merupakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara, serta perwakilan dari organisasi-organisasi internasional, pimpinan perbankan internasional, akademisi dari berbagai negara, dan petinggi berbagai perusahaan terkemuka dunia.

    "Lebih dari setengah anggarannya akan kembali ke Indonesia, karena akomodasi untuk hotel dibayar sendiri oleh peserta acara. Segala infrastruktur yang dibangun pada akhirnya juga bermanfaat untuk Bali sebagai destinasi wisata," ujar Luhut di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

    Bank Indonesia (BI) memprediksi perputaran uang dalam Annual Meeting IMF-World Bank yang akan digelar pada 9-14 Oktober 2018 mencapai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. Kepala Unit Kerja Pertemuan Tahunan IMF World Bank 2018, Peter Jacobs mengatakan perkiraan hitungan tersebut masih minimal.

    Setelah 20 tahun reformasi, Indonesia berusaha mengambil untung dengan menjamu dokter yang dulu disebut memberi resep yang salah bagi ekonomi Indonesia yang tengah sakit.

    PDAT TEMPO 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.