TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan jumlah tenaga kerja terampil untuk pembangunan infrastruktur masih kurang.
Syarif menjelaskan, untuk satu proyek infrastruktur bernilai Rp 1 triliun, dibutuhkan sekitar 14 ribu tenaga kerja. Tapi, jumlah tenaga kerja terampil yang tersedia hanya 490 ribu orang, sedangkan jumlah tenaga ahli lebih sedikit lagi, 226 ribu orang.
Lihat: 3 Tahun Jokowi-JK: Pontang-Panting Infrastruktur
"Kelemahan kita sekarang ini memang kurang tenaga kerja terampil," kata Syarif dalam diskusi di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, kemarin, Jumat, 11 Mei 2018.
Syarif mengungkapkan, sebenarnya Indonesia memiliki banyak tenaga kerja terampil cukup namun mereka bekerja di luar negeri. Mereka merasa kurang mendapat kesempatan bekerja di dalam negeri.
"Pada 2016 saat booming (proyek) infrastruktur kurang lebih 200 ribu tenaga kerja (Indonesia) dari Malaysia kembali."
Syarif berharap tenaga kerja Indonesia meningkatkan kualitas. Pemerintah juga sedang menggalakkan penerbitan sertifikasi tenaga kerja terampil bidang infrastruktur.