TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono menilai saat ini kondisi pelemahan rupiah mirip dengan yang terjadi dengan gejala krisis ekonomi pada 1998. Bila saat ini dibandingkan dengan kondisi 20 tahun lalu, Tony melihat fundamental ekonomi Indonesia juga berada di posisi baik.
Namun begitu, Tony menyebutkan ada perbedaan mendasaar terkait kondiri krisis pada tahun 1998 dengan saat ini. Pada 20 tahun silam terjadi krisis karena ada indikator utang luar negeri oleh swasta yang jatuh tempo. Jumlah utang yang sangat besar dan tidak diimbangi dengan cadangan devisa yang cukup membuat rupiah terpuruk makin dalam.
Baca: Rupiah Melemah, Agus Martowardojo: BI Siap Naikkan Suku Bunga
"Kenapa terjadi krisis pada 1998? Karena ada satu indikator yang terluput dari perhatian BI saat itu, yakni utang luar negeri oleh swasta yang jatuh tempo," ujar Tony dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Gonjang-Ganjing Rupiah' di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.
Pada saat krisis pertengahan Juni 1998, kurs rupiah mencapai level terendah Rp 16.650 per dolar AS. Sementara kurs tengah BI per Rabu, 9 Mei 2018, mencatat rupiah di Rp 14.074 per dolar AS.
Saat itu, kata Tony, peraturan devisa memang memperbolehkan pihak swasta untuk bebas berutang ke luar negeri dan tidak tercatat. "Ketika utang pemerintah dan swasta yang jatuh tempo tidak balance dengan cadangan devisa yang ada, terjadilah depresiasi rupiah yang sangat dalam. Ini satu titik lemah Bank Indonesia, Bank Dunia, dan IMF saat itu," tuturnya.
Setelah krisis 1998 itu, Indonesia sudah mulai belajar dan mencatatkan utang swasta. Sehingga dengan data yang ada, bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kendati demikian, struktur ekonomi Indonesia saat ini dinilai kurang kuat karena tidak berorientasi kepada ekspor. "Kalau kita melihat negara Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, mata uang mereka itu lebih stabil karena ekonominya berorientasi kepada ekspor," kata Tony.
Untuk itu, ujar Tony, dalam jangka panjang, perekonomian Indonesia harus mulai berorientasi pada industrialisasi dan ekspor. Sementara untuk jangka pendek, Bank Indonesia harus segera menaikkan suku bunga acuan. "Menaikkan suku bunga ini harus segera dilakukan. Jika tidak, pasar akan semakin grogi. BI tak bisa terus-menerus mengandalkan cadangan devisa yang terus tergerus," ujarnya.
Meski saat ini BI dinilai Tony sebetulnya sudah terlambat untuk menaikkan suku bunga, sementara cadangan devisa terus tergerus karena BI harus mengintervensi pasar akibat pelemahan rupiah. "Suku bunga rendah itu sudah banyak ditinggalkan negara lain. Kalau kita tidak segera, ketinggalan jauh kita."
