Jokowi Bakal 'Sikat' Aparat yang Lakukan Pungli pada Sopir Truk

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) memberikan sambutan dalam bersilaturahmi dengan pengemudi angkutan barang di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (tengah) memberikan sambutan dalam bersilaturahmi dengan pengemudi angkutan barang di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan memecat para aparat pemerintahan yang melakukan pungutan liar atau pungli terhadap para pengemudi truk angkutan barang. "Disikat semuanya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

    Jokowi mengaku sebetulnya sudah mendengar masih adanya pungli yang dialami para pengemudi truk. Namun, ia tak menyangka bahwa kasus pungli tersebut cukup banyak dan dilakukan oleh preman, aparat kepolisian, dan pemerintahan.

    Baca: Jokowi Tegaskan Pelarangan Cantrang Tak Ada Unsur Politik

    "Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para supir ternyata sangat banyaknya," ucap Jokowi. "Kaget dong. Masa enggak boleh kaget saya," katanya.

    Setelah mendengar curhat para pengemudi truk, Jokowi mengatakan segera memerintahkan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin untuk menindaklanjuti. Sebab, ia menilai pungli yang dialami pengemudi truk telah membuat resah, tidak nyaman, dan sangat mengganggu. Pungli, kata Jokowi, juga menyebabkan biaya transportasi tinggi karena adanya cost tambahan yang seharusnya tidak perlu.

    Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan tidak akan segan memecat aparat kepolisian yang melakukan pungli. Menurut dia, pengemudi truk juga bisa langsung melapor kepadanya. "Langsung ke saya, saya kasih nomor telepon. Langsung ke Wakapolri, tapi harus benar. Kalau enggak, kita proses juga dia kalau mau nyari-nyari (kesalahan)," ujarnya.

    Salah satu pengemudi truk sebelumnya mengeluhkan tentang aturan mengenai muatan truk. Para pengemudi truk selama ini tidak mengetahui batas beban muatan yang diangkutnya. Ia menilai bahwa para pengemudi truk selama ini menjadi korban perusahaan, aparat, dan premanisme.

    Salah satu pengemudi truk menyebutkan, kalau kendaraat tidak overload makan tidak akan diminta uang oleh petugas Dishub. "Kalau pak polisi biasanya baik-baik sih, ngerti. Tapi kecil lah (yang diminta) Pak Polisi. Kalau Dishub, kalau enggak dikasih, kendaraan ditahan, dikandangin. Kalau polisi (minta) uang rokok," ujar pengemudi truk tersebut.

    Pengemudi truk lainnya juga mengeluh pada Presiden Jokowi tetang masih banyaknya aksi premanisme di sejumlah jalur lintas Sumatera, Jakarta, dan Jawa. Mereka mengungkapkan sejumlah kawasan yang rawan pungli oleh preman, di antaranya di jalur lintasan Jambi-Medan, Aceh-Medan, Medan-Pekanbaru. Menurut pengemudi truk itu, kendaraan mereka akan dibakar jika tidak memberikan uang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.