Jokowi Tegaskan Pelarangan Cantrang Tak Ada Unsur Politik

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah), Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berfoto bersama para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo (tengah), Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berfoto bersama para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebijakan pemerintah melarang nelayan menggunakan jaring ikan yang tak ramah lingkungan kerap dianggap mengandung unsur kepentingan politik. Padahal, kata Jokowi, kebijakan tersebut bertujuan mengembangkan populasi ikan.

    "Para nelayan harus bisa nangkap ini arahnya ke mana. Arahnya, ya, untuk kita sendiri," katanya dalam pertemuan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

    Baca: Dengarkan Keluhan Sopir Truk di Istana, Begini Reaksi Jokowi

    Jokowi pun menegaskan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memiliki kepentingan politik dalam kebijakan pelarangan jaring tak ramah lingkungan, seperti cantrang. "Jangan ada yang dipelintir-pelintir, ada yang dikompor-kompori, sehingga konsistensi kita mau mengarah ke tujuan itu menjadi terbelokkan, bisa saja ada unsur politik dan kepentingan. Ndak ada. Masak, sih, Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) ada kepentingan politik? Ndak ada," ujarnya.

    Jokowi tak menampik kebijakan pelarangan cantrang mengganggu kepentingan pihak lain. "Yang dulu enak, jadi enggak enak, iya," ucapnya. Namun, Jokowi melanjutkan, kebijakan itu harus dilakukan agar ikan-ikan di lautan lebih banyak berkembang.

    Sebagai gantinya, Jokowi menawarkan penggunaan keramba jaring apung lepas pantai. Saat ini, jaring apung lepas pantai baru tersedia di Pangandaran, Karimun Jawa, dan Sabang.

    Jokowi mengatakan harga membangun keramba tersebut memang mahal. Namun, menurut dia, nelayan bisa bergabung membentuk koperasi besar untuk mengadakannya. Sebab, ia melanjutkan, keramba tersebut memiliki delapan lubang jaring, dengan masing-masing jaring bisa menghasilkan 100 ton ikan. "Satu tempat ada delapan, berarti 800 ton. Gede sekali," tuturnya.

    Jokowi berharap para nelayan bisa mengikuti perubahan teknologi di dunia. Sebab, penggunaan jaring apung lepas pantai sudah dikerjakan Norwegia dan Taiwan.

    Salah satu nelayan asal Indramayu, Joni, mengungkapkan merasa terganggu dengan keberadaan nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang. Ia menuturkan kehidupan nelayan di daerahnya dulu makmur sebelum ada cantrang. "Sekarang melaut kayak main lotre. Berangkat ke laut membawa bekal, pulang dari laut belum tentu (bawa) hasil," kata Joni menyampaikan keluhan kepada Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?