TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada salah satu ruangan di kompleks Kementerian Keuangan yang kerap dijadikan tempat bertransaksi para calo anggaran. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik ruangan yang dimaksud.
"Saya dengar juga di Kemenkeu ada satu ruangan yang dipakai sebagai tempat menerima Pemda, dijadikan praktek calo anggaran," tutur dia saat konferensi pers di Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani telah meminta Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto beserta jajaran Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan ruangan di Kemenkeu.
Ia pun meminta ke depannya agar akses masuk ke kompleks Kemenkeu lebih diperketat lagi untuk menutup akses bagi orang-orang yang tidak berkepentingan. Pencatatan terkait siap yang datang, jam berapa ia datang, serta siapa yang akan ditemui akan tercatat dengan tertib.
Simak: Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menteri Terbaik
Tertangkapnya Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Yaya Purnomo lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat pekan lalu memicu sikap tegas Sri Mulyani.
Yaya diduga terlibat dalam kasus korupsi penerimaan hadiah terkait dengan usulan dana keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. KPK kemudian menetapkan Yaya sebagai tersangka bersama anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, menyebut pengetatan akses masuk akan diterapkan paling lambat besok. Ia pun meminta maaf kepada seluruh pihak, terutama awak media, jika dimintai tanda pengenal untuk masuk ke kompleks Kemenkeu.
"Saya tidak mau di dalam lingkungan Kemenkeu, orang bisa masuk dan bertemu dan kemudian melakukan transaksi (korupsi). Lingkungan Kemnkeu ini aset negara maka ini wilayah bebas korupsi. Kami harus konsisten," ucap Sri Mulyani.
