TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa atas penangkapan pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (YP), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sri Mulyani menyebut Yaya telah mencederai reputasi Kementerian Keuangan.
"Saya sebetulnya tidak rela karena saya tahu mayoritas dari jajaran Kemenkeu adalah mereka yang bersih. Dia (Yaya) mencederai reputasi Kemenkeu," tuturnya saat konferensi pers di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018.
Baca juga: Kemenkeu Akan Berhentikan Yaya Purnomo Terkait OTT KPK
Jumat lalu, KPK menangkap Yaya dalam OTT di rumahnya, Bekasi, Jawa Barat. Yaya diduga terlibat dalam kasus korupsi penerimaan hadiah terkait dengan usul dana keuangan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. KPK kemudian menetapkan Yaya sebagai tersangka.
Sri Mulyani menyebut kasus tersebut telah mencederai proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang telah berlangsung selama 10 tahun. Reformasi yang ia maksud antara lain upaya menciptakan transparansi, mengenalkan proses bisnis yang lebih transparan, serta mengurangi interaksi antara jajaran Kementerian Keuangan dan pihak lain dalam hal pengurusan keuangan negara.
"Namun masih ada oknum dari Kemenkeu yang melihat adanya kesempatan untuk menjadi makelar anggaran. Kami akan melakukan evaluasi yang sangat serius dari sisi bisnis proses, tata kelola, serta tingkah laku pegawai Kemenkeu," kata Sri Mulyani.
Ke depan, dia meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengevaluasi dan meneliti kembali prosedur penyusunan dan pelaksanaan APBN. Ia pun meminta jajarannya memperkuat transparansi dalam pengelolaan APBN baik, dari penyusunan awal, pembahasan trilateral antara Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga, serta sisi penetapan transfer ke daerah.
Sri Mulyani juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap segala proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait dengan penangkapan Yaya. "Ini membantu kami untuk bisa membersihkan Kemenkeu secara lebih cepat dan akurat," ujarnya.
