Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

80 Investasi Sektor Kelautan di Bangka Belitung Terhambat

image-gnews
Kondisi hutan Belitung dengan lubang penambangan timah di Kepulauan Belitung, Provinsi Bangka Belitung. ANTARA/Teresia May
Kondisi hutan Belitung dengan lubang penambangan timah di Kepulauan Belitung, Provinsi Bangka Belitung. ANTARA/Teresia May
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Belum jelasnya penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raoerda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru menjadi masalah baru. Saat ini puluhan investasi yang akan masuk untuk menggerakkan sektor kelautan Bangka Belitung mengalami penundaan.

"Ada 80 lebih perizinan investasi baru sektor kelautan yang tertunda dan belum bisa berjalan akibat belum selesainya raperda RZWP3K. Ini mengganggu kita karena 80 persen wilayah Bangka Belitung adalah laut," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bangka Belitung Yan Megawandi kepada wartawan, Jumat, 4 Mei 2018.

Baca: BKPM: Sektor Konstruksi Penyokong Investasi Terbesar Q1 2018

Menurut Yan, banyak permasalahan yang kompleks hingga membuat Pemprov Bangka Belitung belum juga menyelesaikan raperda RZWP3K. Namun, dia, belum bersedia menguraikan masalah tersebut satu per satu.

"Yang terasa adalah soal investasi. Apalagi Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa penggunaan ruang laut baru bisa dilakukan jika RZWP3K tersebut selesai. Tapi ini untuk perizinan baru saja. Yang lama tetap bisa berjalan," ujar dia.

Yan menuturkan pihaknya juga masih mengkonfirmasikan ke pemerintah pusat terkait penetapan Bangka Belitung sebagai daerah strategis cadangan timah nasional. Hal tersebut, kata dia, menjadi persoalan pokok karena pihak Pemprov Bangka Belitung yang memiliki kewenangan wajib memberi ruang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kewenangan otonomi harus diikat dengan NKRI. Jadi kita perlu tanyakan juga ke pusat. Kalau benar sebagai daerah cadangan timah nasional, perlu kita berikan ruang. Tapi kalau tidak, RZWP3K tinggal kita lanjutkan," ujar dia.

Yan menambahkan Pemprov Bangka Belitung masih tetap berupaya menyelesaikan pokok persoalan yang menghambat investasi. Pihaknya, kata dia, akan melibatkan seluruh stakeholder terkait agar investasi bisa masuk dan berjalan dengan lancar.

"Kalau ada masalah harus kita cari solusi karena ini berkaitan dengan penambahan lapangan pekerjaan," ujar dia.

Baca berita tentang investasi lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkominfo Klaim Bos Apple Tim Cook Segera Bertemu Jokowi, Bahas Investasi?

10 jam lalu

CEO Apple Tim Cook menghadiri Premiere Apple Original Series
Menkominfo Klaim Bos Apple Tim Cook Segera Bertemu Jokowi, Bahas Investasi?

Tim Cook sudah dijadwalkan bakal bertemu Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Gelar Open House Perdana, Bahlil Ungkap Progres Investasi Tahun Ini

6 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia saat ditemui usai melaksanakan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Gelar Open House Perdana, Bahlil Ungkap Progres Investasi Tahun Ini

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menggelar open house perdana.


Bos Freeport Ungkap Kelanjutan Negosiasi Saham yang Disebut Jokowi Berjalan Alot

6 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Ungkap Kelanjutan Negosiasi Saham yang Disebut Jokowi Berjalan Alot

Tony Wenas mengklaim Freeport tak menghadapi kendala ihwal penambahan saham negara.


Harga Emas Naik saat Lebaran, Perhatikan Tips Jual Emas Agar Cuan Maksimal

6 hari lalu

Petugas tengah menunjukkan contoh emas berukuran 1 kilogram di butik Galery24 Salemba, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Harga emas 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau naik pada perdagangan hari ini menjelang rapat The Fed soal kebijakan suku bunga.  TEMPO/Tony Hartawan
Harga Emas Naik saat Lebaran, Perhatikan Tips Jual Emas Agar Cuan Maksimal

Memasuki lebaran 2024, harga emas meroket! Simak tips jual emas di tengah tren kenaikan harga untuk hasil maksimal.


Bahlil Ingin Tagih Investasi Asing IKN setelah Sengketa Pilpres di MK

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Ingin Tagih Investasi Asing IKN setelah Sengketa Pilpres di MK

Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi ditandai dengan pembangunan, bukan sekadar komitmen.


Jangan Salah Langkah, Ini Tips Lakukan Investasi yang Benar

10 hari lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Jangan Salah Langkah, Ini Tips Lakukan Investasi yang Benar

Penting menjadi investor yang independen dan bijaksana. Simak tips melakukan investasi agar tidak salah langkah.


Jatam Kritik Usulan Panja Investasi, Dorong Penegak Hukum Proaktif

13 hari lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Jatam Kritik Usulan Panja Investasi, Dorong Penegak Hukum Proaktif

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengkritik usulan DPR RI soal Panja investasi untuk mengawasi perizinan tambang buntut dugaan permainan izin.


Ekonom Berikan Tips Investasi untuk Selamatkan THR Lebaran

14 hari lalu

Pemberian THR Maksimal H-7 Lebaran
Ekonom Berikan Tips Investasi untuk Selamatkan THR Lebaran

Ada beberapa jenis investasi yang cocok untuk menyimpan THR lebaran. Jika ada sisa.


Dugaan Permainan Izin Tambang, Anggota DPR Usul Pembentukan Panja Investasi

14 hari lalu

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), seusai membuat laporan ke Direktoran Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Dalam laporan KOMPAK mendesak KPK segera memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi kasus suap Ijin Usaha Pertambangan (IUP). TEMPO/Imam Sukamto
Dugaan Permainan Izin Tambang, Anggota DPR Usul Pembentukan Panja Investasi

Anggota Komisi VI Harris Turino mengusulkan pembentukan panitia kerja atau Panja Investasi karena banyak kasus investasi sektor tambang.


Bank Aladin Syariah Salurkan Rp 8,6 Triliun Pembiayaan Sepanjang 2023

14 hari lalu

Bank Aladin Syariah. aladinbank.id
Bank Aladin Syariah Salurkan Rp 8,6 Triliun Pembiayaan Sepanjang 2023

Bank Aladin Syariah mencatatkan total penyaluran pembiayaan lebih dari Rp 8,6 triliun sepanjang tahun 2023.