TEMPO.CO, Jakarta - Para pengembang besar belum berminat untuk ikut serta dalam proyek hunian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yaitu rumah dengan uang muka Rp 0 atau DP Nol Rupiah. Masalah utama yang dikeluhkan para pengembang untuk turut serta dalam proyek itu adalah ketersediaan lahan di Jakarta dengan prospek profit yang memadai.
Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk. Adrianto Adhi, mengatakan, perusahaan belum tentu menerima tawaran Pemprov DKI Jakarta untuk terlibat dalam proyek tersebut. Pasalnya, saat ini perusahaan sedang fokus membangun hunian di Serpong, Bekasi, Karawang, dan Bandung. "Kami bisa mendukung jika disediakan lahan,” ujarnya, Jumat, 4 Mei 2018.
Baca: Bank BUMN Siap Tawarkan Program DP Nol Rupiah
Adhi menyebutkan, sebelumnya Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno menawarkan para pengembang untuk menggarap proyek perumahan DP Nol Rupiah di daerah DKI Jakarta. Namun Summarecon, kata dia, belum bisa menerima kerja sama tersebut karena hambatan ketersediaan lahan. "Kebetulan kami tersisa di Kelapa Gading tinggal satu proyek. Karena lahan tak ada, sisanya di Jakarta kami fokus pemeliharaan mal," ucapnya.
Selain itu, kata Adhi, perusahaan sedang fokus menggarap pasar di Bekasi dan Karawang. Dua kawasan ini berada di timur Jakarta dan sedang mengalami pertumbuhan serta banyak dilirik oleh investor. “Kalau Kalau masuk ke Bekasi seperti proyek saat ini kan tidak bisa, dan lokasi lain yang kami miliki saat ini bukan di DKI Jakarta."
Sementara itu, CEO Strategic Development & Services Sinarmas Land Ishak Chandra menyampaikan perusahaannya juga belum berminat bergabung dalam proyek tersebut. Jika tak ada kepastian lokasi lahan yang akan dibangun serta probabilitas profit, kemungkinan Sinarmas belum mau ikut serta. “Selama programnya ada yang cocok, kami akan pikirkan," ucapnya.
Namun sejauh ini, kata Ishak, Sinarmas belum melihat ada tanah yang available untuk proyek itu. "Jadi, kalau tanahnya ada dan relevan, maka bisa kami pikirkan kembali."
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta berencana meneken Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rumah DP Nol Rupiah paling lambat pada Agustus tahun ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut dalam aturan itu turut dicantumkan ketentuan tentang unit pelaksana teknis (UPT) rumah DP nol rupiah. Sisanya, pemerintah masih harus melakukan penyelarasan tentang skema pembiayaan yang akan dipakai.
