TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan pihaknya akan terus berupaya menambah jumlah guru SD berstatus ASN, bahkan tanpa melalui ujian atau seleksi CPNS. "Kami memang memprioritaskan para guru tidak tetap (GTT) atau honorer yang sudah lama mengajar dan mengabdi sebagai pendidik di Kabupaten Malang," ucapnya, Kamis, 3 Mei 2018 .
Hal ini didasari pada kondisi Kabupaten Malang, Jawa Timur yang hingga kini mengalami darurat guru sekolah dasar berstatus aparatur sipil negara (ASN). Walhasil, dalam realita, ada seorang guru yang harus mengajar di beberapa SD.
Baca: Menpan RB Tegaskan Tenaga Honorer K2 Harus Ikut Tes CPNS
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, ada guru yang terpaksa merangkap mengajar di empat SD, khususnya untuk guru agama dan olahraga," kata Rendra yang juga Ketua DPD Nasdem Jawa Timur tersebut.
Dengan kondisi ini, Rendra menyayangkan kondisi siswa yang tidak bisa maksimal belajar, demikian juga dengan guru. "Yang lebih parah lagi ada satu SD Negeri di Gedangan yang hanya memiliki satu guru sekaligus kepala sekolah. Usianya pun mendekati masa pensiun," ujarnya.
Rendra mengatakan, kekurangan guru SD berstatus ASN itu membuat Pemkab Malang harus segera mencari jalan keluar, apalagi di tengah tuntutan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan. Ditambah lagi pensiun guru berstatus ASN juga banyak yang hampir bersamaan.
Kekurangan guru ASN di Kabupaten Malang terjadi sejak dua tahun terakhir, setelah banyaknya guru ASN memasuki masa pensiun, namun tidak diikuti dengan penerimaan guru ASN karena Pemerintah Pusat melakukan moratorium penerimaan ASN.
Dampaknya sekarang, kata Rendra, kekurangan guru ASN semakin parah karena guru ASN yang ada harus mengajar hingga empat sekolah. "Mudah-mudahan tahun ini ada rekrutmen sehingga kebutuhan guru SD berstatus ASN bisa terpenuhi, meski tidak sampai 100 persen," kata Rendra.
Dalam dua tahun terakhir Kabupaten malang kekurangan guru SD berstatus ASN. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sekitar 2.500 hingga 3.000 orang yang ditempatkan di 33 kecamatan di wilayah itu, terutama di wilayah terpencil.
Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan jika pengangkatan Aparat Sipil Negara (ASN) hanya dilakukan melalui tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini termasuk bagi tenaga honorer kategori 2 atau K2 yang ingin menjadi ASN.
Pasalnya, kata Asman, Undang-undang sekarang tidak lagi membenarkan pemerintah mengangkat ASN atau CPNS tanpa tes. "Kalau ada pegawai sudah bekerja 3 atau 5 tahun dan mau jadi PNS, silakan ikut tes. Ada persyaratan dan prosedurnya," katanya di Makassar, Kamis, 3 Mei 2018.
ANTARA
